Berita Metropolitan.com, Jakarta – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo telah memenuhi empat unsur.
Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen. Namun juga jabatan politik, karena diangkat presiden atas pertimbangan DPR.
Menurut dia, untuk mengisi jabatan politik, presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi yang matang termasuk melalukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi pendukungnya.
“Hal ini juga menegaskan pentingnya kepala BIN sebagai mata dan telinga dari presiden, sehingga mampu memberikan analisis dari produk intelijen kepada presiden sebagai end user dari BIN,” kata Muradi, Jumat (2/9).
Kedua, unsur kompetensi. BG memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan yang secara substansi kurang lebih sama dengan apa yang akan menjadi kewenangan dari kepala BIN.
Di antaranya, saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan Propam Polda. Selain itu juga saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas melalukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri.
“Khusus untuk Kadiv Propam, hal ini setara dengan asisten pengamanan di TNI AD, AL, AU yang kental nuansa intelijennya,” ujar Muradi.
Ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. Asumsi bahwa BG akan tidak loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik presiden akan hilang seiring dengan bangunan kepercayaan Jokowi kepada mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini.
“Hal ini mengindikasikan bahwa presiden menginginkan agar BG bisa menjadi mata telinga presiden yang bisa dipercaya dan menjadi pijakan bagi pengambilan kebijakan yang akan dibuat,” ujarnya.
Unsur keempat, lanjut Muradi, berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM. Pada konteks ini kemampuan BG pada tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Kalemdikpol dan Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.
“Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkoordinatori unit intelijen di lembaga non kementerian dan kementerian,” pungkasnya. (Sumber: jpnn.com).
Source link
Posting Komentar