Kritikan Tajam untuk MUI yang "Belum" Transparan

<div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengingatkan bahwa semua organisasi yang mendapat dana dari pemerintag dan masyarakat memiliki kewajiban untuk membuka laporan keuangannya. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebagian sumber dananya berasal dari APBN. MUI juga menerima dana dari masyarakat melalui biaya sertifikasi halal yang kini merambah bukan saja untuk produk makanan, minuman, dan kosmetika, tetapi juga semua barang dan jasa.</span></p><br/><p><br/><span>Ketua KIP RI, Abdulhamid Dipopramono mengatakan, Menurut UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, MUI adalah badan publik. Yang disebut badan publik bukan saja lembaga eksekutif, klegislatif, dan yudikatif, tetapi juga badan lain atau organisasi non pemerintah yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Karna itu, MUI seharusnya menginformasikan program-program dan laporan keuangannya ke publik. “Badan publik tidak boleh menunggu diminta informasinya tapi harus proaktif mengumumkannya ke masyarakat,” kata Abdulhamid melalui siaran pers, Minggu (27/3).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sejauh ini, lanjut Abdulhamid, KIP menilai MUI tidak pernah mengumumkan program-program dan laporan keuangannya secara periodik ke masyarakat. Kondisi keuangan MUI, baik uang masuk dan keluarnya, tidak pernah diketahui publik. Sehingga wajar jika akhir-akhir ini sangat ramai dipertanyakan masyarakat. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Apalagi, kini MUI menyatakan ingin mensertifikasi semua sektor kehidupan manusia, tidak saja makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, tetapi juga barang dan jasa termasuk pakaian dan sepatu. Sedangkan untuk melakukan sertifikasi, MUI selama ini memungut dana dari produsen barang dan restoran sebagai obyek. Jika makin banyak obyek yang disertifikasi maka akan semakin banyak pula uang masuk ke MUI. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Abdulhamid mengatakan, uang yang masuk tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang disertifikasi pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen. Misalnya, suatu produk harus disertifikasi secara periodik dan produsen harus membayar, maka uang yang dibayar produsen tersebut pasti dimasukkan ke komponen biaya produksi, dan ujung-ujungnya menyebabkan harga jual produknya naik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Terakhir, kata Abdulhamid, masyarakat harus mulai kritis dan berani mempertanyakan keuangan lembaga-lembaga non pemerintah seperti MUI dan lainnya. Selama ini yang dianggap badan publik hanya pemerintah yang terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, padahal banyak uang mengalir ke lembaga non pemerintah baik lewat APBN, APBD, dana masyarakat, dan/atau luar negeri.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Masyarakat harus berani meminta informasi ke mereka dan jika tidak dilayani dengan baik bisa mengadukannya ke KIP untuk disidang,” tukas Abdulhamid. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: jpnn.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

APBD APBN KIP MUI nasional Politik Kritikan Tajam untuk MUI yang "Belum" Transparan

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengingatkan bahwa semua organisasi yang mendapat dana dari pemerintag dan ...

Baca selengkapnya »

Lagi-lagi Bukti Berbicara, Program Ahok ini Terbukti Tuai banyak Manfaat, Warga Pun Bangga

<div><br/><br/> <br/><p><strong>Berita Metropolitan –</strong> Sudah hampir satu tahun, Gubernur DKI <span class="waslinkname">Jakarta</span>, <span class="waslinkname">Ahok</span> telah meresmikan RPTRA di Meruya Utara, Kembangan, Jakbar.</p><br/><p>Pembangunan <span class="waslinkname">RPTRA</span> tersebut diketahui didanai oleh uang dari CSR perusahaan swasta yaitu PT Metropolitan Kencana.</p><br/><p>“Terima kasih untuk CSR (yang membangun RPTRA). Karena jujur saja saya terbantu dengan adanya CSR ini, kalau pakai duit kami (<span class="waslinkname">APBD</span>) bisa lama dan mahal nih,” ucap Ahok kala itu.</p><br/><p>Bukan hanya cepat selesai saja, Ahok menyatakan bahwa pembangunan RPTRA yang menggunakan dana dari CSR itu pun bisa menghemat APBD.</p><br/> <br/> <br/><img alt="RPTRA Meruya Utara." class=" wp-image-11883" height="387" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/RPTRA-Meruya-Utara..jpg" width="832"/><br/><br/>RPTRA Meruya Utara.<br/><br/><p>“Kalau sama kami, bangunnya bisa sampai Rp 3 miliar nih. Tapi karena Bapak Ibu yang memberikan CSR bisa murah (membangun RPTRA), makanya ini jadi patokan untuk lelang dan penghematan buat kami,” terangnya.</p><br/><p>Kini, RPTRA tersebut sudah menuai banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh para warga DKI Jakarta. Terutama mereka yang tinggal di daerah Meruya Utara.</p><br/> <br/><p>Anak-anak dapat bermain dengan hati yang gembira serta orangtua pun ikut bahagia karena melihat anaknya bisa bermain dengan riang.</p><br/><p>Berikut kutipan video RPTRA Meruya Utara:</p><br/><p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TxGsr8znd6Q" width="700" height="315" frame allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><br/><p>Penulis: Tiara</p><br/> <br/><br/> </div><br/> <br/>

APBD CSR nasional Program Ahok RPTRA Lagi-lagi Bukti Berbicara, Program Ahok ini Terbukti Tuai banyak Manfaat, Warga Pun Bangga

Berita Metropolitan – Sudah hampir satu tahun, Gubernur DKI Jakarta , Ahok telah meresmikan RPTRA di Meruya Utara, Kembangan, Jakbar. Pem...

Baca selengkapnya »

Harus Diakui, Cuma Ahok yang bisa Begini, Anak-anak Jakarta Terancam Bahagia Setiap hari

<div><br/><br/> <br/><p><strong>Berita Metropolitan –</strong> Gubernur DKI <span class="waslinkname">Jakarta</span>, <span class="waslinkname">Ahok</span> menyatakan bahwa punya target pembangunan sebanyak 123 RPTRA yang bakal selesai di tahun ini.</p><br/><p>Pembangunan yang dikerjakan oleh para arsitek profesional ini pun telah menggunakan dana senilai Rp 1,2 miliar.</p><br/><p>“Kita bangun pakai APBD untuk 123 lokasi. Selesai tahun ini. Desain (RPTRA) yang menggunakan APBD lebih bagus karena pengalaman dari arsitek. Kita lihat desain lebih minimalis dan fungsionalis,” ujar Ahok dikutip Berita Metropolitan.</p><br/><img alt="Ahok." class=" wp-image-11617" height="420" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/4a367bea-00dd-49be-ab52-dff04c7f2910_169.jpg" width="794"/><br/><br/>Ahok.<br/><br/><p>Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Arifin menyatakan bahwa pembangunan 123 RPTRA yang menyebar di seluruh wilayah DKI Jakarta bakal segera diselesaikan.</p><br/> <br/> <br/><p>“Tahun ini 123 RPTRA se-DKI kita bangun dan akhir Desember harus seluruhnya beres. Ini yang perdana (RPTRA Bhinneka) dari APBD yang kita resmikan. Tahun 2017 kita bangun lagi dengan dana APBD sebanyak 100 lokasi,” tukas Arifin.</p><br/><p>Sebanyak 123 taman anak yang dibangun pada tahun 2016 ini diantaranya adalah <em>24 RPTRA di Jakarta Selatan, 24 RPTRA di Jakarta Barat, 28 RPTRA di Jakarta Timur, 31 RPTRA di Jakarta Utara dan 16 RPTRA di Jakarta Pusat</em>.</p><br/> <br/><p>RPTRA Bhinneka menjadi salah satu taman yang baru saja diresmikan oleh Ahok pada hari ini dengan fasilitas yang sangat lengkap yaitu tempat bermain anak, sarana olahraga multifungsi seperti futsal, bulu tangkis dan basket.</p><br/><p>Bukan hanya itu saja, sarana yang ada di dalam ruangan tersebut pun terdiri dari <em>ruang pertemuan serbaguna, ruang perpustakaan, laktasi, toilet difable, ruang pengelola, CCTV dan ruang konseling</em>.</p><br/><p> </p><br/><p>Penulis: Rina</p><br/> <br/><br/> </div><br/> <br/>

APBD baru Cuma Ahok nasional RPTRA Harus Diakui, Cuma Ahok yang bisa Begini, Anak-anak Jakarta Terancam Bahagia Setiap hari

Berita Metropolitan – Gubernur DKI Jakarta , Ahok menyatakan bahwa punya target pembangunan sebanyak 123 RPTRA yang bakal selesai di tahu...

Baca selengkapnya »

Menonton Ketegangan Tokoh Yogyakarta dan Ahok yang Tak Kunjung Reda

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRDCNEOsnu-SbzukQi9UpnMPjq9zMYimtuqGsa-r8qx4NwBmeNA6NQEbLMj2i-lP1RSdCySQ4UUPbuqpn-dMPekc-hypAsZUFY9PLI-ZD737utdD_UAhBCU9zV4nhzEpEWj3ZGpTLGgaI/s640/amin+rais.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta </b>– Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan eks Ketua MPR RI Amien Rais. Seperti apa panasnya?</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Cerita bermula dari Amien Rais menjadi khatib salat Idul adha di Masjid Rumah Sakit Islam Sukapura, Jakarta Utara, Senin (12/9) kemarin. Saat itu Amien mengingatkan warga DKI Jakarta agar hati-hati memilih pemimpin yang suka menggusur.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun merespons dengan sindiran keras. Ahok mengingatkan soal imbauan MUI yang melarang khotbah bermuatan politis.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Suruh (Amien Rais) baca imbauan MUI,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Rupanya apa yang disampaikan Ahok memantik respons keras Amien Rais. Di acara Mudzakarah Ulama dan Tokoh Nasional di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (14/9) malam, Amien bicara A sampai Z soal kepentingan khotbahnya itu.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Ya si Ahok itu belajar Islam yang benar ya, kan nggak tahu agama Islam, nggak tahu apa-apa dia Islam itu agama yang kaffah, Islam itu bicara soal keadilan, soal kesehatan, soal pendidikan, soal akhlak, soal politik dan lain-lain ya. Jadi seorang khotib tentu melihat hal-hal yang relevan,” kata Ketua Dewan Kehormatan PAN ini.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Ya karena rakyat Jakarta mau Pilkada makanya saya sisipkan satu paragraf hati-hati, itu bukan memperalat khotbah, bukan. Kalau misalnya saya di daerah yang dimana akhlaknya amburadul, saya bicara tentang moral, kalau saya bicara tentang kemiskinan Islam itu tidak membicarakan kemiskinan, sehingga saya akan berbicara bagaimana cara-cara kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Amien pun lantas melontarkan sindiran tajam ke Ahok. “Kalau saya bicara depan akademisi, ya pentingnya ilmu pengetahuan, jadi saya kira si Ahok itu memang sontoloyo, dia nggak tahu agama dia,” kata Amien.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Amien kemudian mengkritik sejumlah kebijakan Ahok. Amien pun menyindir Presiden Jokowi yang melarang penegak hukum mempidanakan diskresi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Di DKI ini sudah ada yang sangat aneh, kalau kebijakan walaupun itu koruptif menyengsarakan rakyat menghancurkan lingkungan tidak apa-apa, wong itu namanya kebijakan kok itu. Ini saya kira harus kita angkat saudara-saudara kita di media massa itu jangan mau dibodohin, korupsi reklamasi ini menghancurkan lingkungan, nelayan-nelayan kecil itu tetapi korupsi kebijakan itu adalah triliun-triliun. Jadi saya pikir inii yang perlu dibuka supaya ada wacana yang betul-betul ini objektif kebijakan yang koruptif juga bisa diseret ke pengadilan,” kata Amien. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Oleh karena itu jangan mentang-mentang kebijakan nggak bisa diadili ya. Justru kebijakan itu amati sangat gawat, di luar negeri seorang gubernur buat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri langsung habis,” imbuhnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Amien kemudian menentang rencana Ahok membuat rusun nelayan di proyek reklamasi “Saya tidak setuju, itu hanya kata-kata pemanis, seperti ternyata rumah susun teryta bukan APBD juga yang manfaatkan kan si Podomoro itu. Ini kan juga ugal-ugalan, jadi keuntungannya sidang mengeluarkan APBD menekan para pengusaha sendiri, itu kan kira-kira loh ya,” katanya. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: detik.com).</span></span></p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBD Mudzakarah Ulama MUI nasional Politik Suruh Amien Rais Menonton Ketegangan Tokoh Yogyakarta dan Ahok yang Tak Kunjung Reda

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan eks Ketua MPR RI Amien Rais. Seper...

Baca selengkapnya »

Ahok Senang 26 PTN Terima Pemegang KJP, Jadi Pemegang KJP Jangan Takut tidak Bisa Kuliah. Ini Daftar 26 PTN yang Kerjasama dengan Pemprov DKI

<div><br/><br/><br/> <br/><p><br/><br/></p><div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_EwQ9D0rZZqLPFr3f0G7AkTS811GkbtgVQcZBm7kNxmVg_26EnsnobNP7AFBBPXn-zCqJhYFYqQpn_Dlu8oztgs90We5SCF9-dozL0lhG6KAY9hHMzxwnIK8evLQt4tndEhjwgHwOk2wG/s640/ahok+PTN.JPG" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption"><span>Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (pakai batik biru)<br/><br/>saat menyaksikan penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan 26<br/><br/>perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima pemegang Kartu Jakarta Pintar<br/><br/>(KJP), di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016). Kurnia Sari Aziza<br/></span></td><br/></tr></table><p><span><b>Berita Metropolitan </b>– Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang ada 26 perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ini. Program itu dinamakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).</span><br/></p><p><span>Adapun puluhan PTN tersebut menandatangani perjanjian kerjasama bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016).</span></p><br/><p><span><br/></span><span>“Intinya, kami ingin pemegang KJP tidak patah semangat. Dulu kan<br/><br/>mereka patah semangat karena berpikir enggak mampu bayar kuliah,” kata<br/><br/>Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Tiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp<br/><br/> 18 juta per tahunnya bagi tiap pemegang KJP yang berhasil masuk PTN.<br/><br/>Ahok menyebut anggaran ini tidak cukup untuk menghidupi pemegang KJP.<br/><br/>Sehingga ia berencana meningkatkan anggaran pada APBD 2017 mendatang.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>“Makanya itu yang saya katakan, APBD kami konsentrasi untuk<br/><br/>pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, sembako, peluang kerja.<br/><br/>Kalau pembangunan infrastruktur lebih baik pakai kontribusi tambahan<br/><br/>pengembang,” kata Basuki.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>PTN yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta akan langsung<br/><br/>mendebet biaya sekolah dari anggaran KJMU. Ke-26 universitas yang<br/><br/>bekerja sama untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah: </span></p><br/><p><span>Universitas Bengkulu; Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro,<br/><br/>Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Jember,<br/><br/>Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas<br/><br/>Padjadjaran, Universitas Negeri Padang, Universitas Pembangunan Nasional<br/><br/> Veteran Yogyakarta, Universitas Tidar, Universitas Islam Negeri Raden<br/><br/>Fattah, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, Institut Pertanian<br/><br/>Bogor, Institut Teknologi Sumatera, Politeknik Negeri Jakarta,<br/><br/>Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri<br/><br/>Bandung, IAIN Surakarta, ISI, Institute Teknologi Kalimantan,<br/><br/>Universitas Negeri Palembang dan Universitas Negeri Lampung.(kompas.com)</span></p><br/><p><i><b><span>baca juga: – <span class="waslinkname">HOREEE!! Kata Wagub Djarot Pemegang KJP Bisa Dibiayai Kuliah S-2 di Luar Negeri </span> </span></b></i></p><br/></div><br/><p><br/><br/></p></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBD KJP nasional Politik Universitas Indonesia Ahok Senang 26 PTN Terima Pemegang KJP, Jadi Pemegang KJP Jangan Takut tidak Bisa Kuliah. Ini Daftar 26 PTN yang Kerjasama dengan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (pakai batik biru) saat menyaksikan penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta den...

Baca selengkapnya »

Bersama Seluruh Lurah dan Camat, Ahok Blak-blakan Bongkar Penggelembungan APBD DKI Versi DPRD

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img alt="Ahok dengan Seluruh Lurah dan Camat di Jakarta" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNZ8QJ7-8GQtOJdzB8Lcyr3mRNA2YQTV4DBLnLD7P5V0FMi3lcUPO1Y-e_CZAK4d2UU-UFmfFwh62wC-t9HIDMFQUQRkCZGqIMZi0C7ds-NHlBylGqhukZFDC7SRTohI4HYKW_CrnLUY8i/s640/Ahok+dengan+Seluruh+Lurah+dan+Camat+di+Jakarta.jpg" title="Ahok dengan Seluruh Lurah dan Camat di Jakarta" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahok dengan Seluruh Lurah dan Camat di Jakarta</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com – </strong>Seluruh lurah dan camat di Jakarta sore ini dikumpulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mereka diminta memilih satu dari dua dokumen APBD DKI 2015 dan memberikan pernyataannya sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.<br/></p><p>Jika sesuai, maka lurah dan camat diminta menulis ‘Setuju’, begitu juga sebaliknya, lengkap dengan pernyataannya untuk masing-masing berkas. Beberapa di antaranya pun sempat mengeluarkan reaksi terkejut saat membandingkan dua dokumen tersebut.</p><br/><p>“Wah perasaan nggak segini anggarinnya,” ucap salah seorang lurah saat membuka berkas di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).</p><br/><p>Mereka pun langsung meneliti satu per satu item yang terdapat di dua versi APBD itu. Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi menunjukkan perbedaan angka untuk pelaksanaan kerja bakti di kelurahannya.</p><br/><p>“Dari anggarannya kalau e-budgeting ada koma, nggak genap, kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti kelurahan Jelambar Baru kalau kita Rp 122.537.602, kalau DPRD Rp 123.000.000,” terang Muhadi.</p><br/><p>Hal yang sama juga ditemukan oleh Lurah Kamal, Jakarta Barat, Mulyono. Dia mengatakan dalam APBD versi DPRD tiba-tiba muncul anggaran untuk pembuatan gapura ornamen di kelurahannya seharga Rp 150 juta, padahal dia tidak pernah mengajukan itu dalam e-budgeting.</p><br/><p>“Di kelurahan ada saja pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor kelurahan Kamal Rp 150 juta. Ini nggak pernah diusulkan melalui Musrembang,” kata Mulyono.</p><br/><p>Dia pun menunjukkan angka yang tertera di kedua versi dokumen. Lantas Bapak setuju kah dengan pengadaan gapura tersebut?</p><br/><p>“Nggak setuju,” jawabnya.</p><br/><p>Ini juga yang ditemukan oleh Lurah Kampung Rawa, Jakarta Pusat, Syamsuddin. Dia menyebut meski tidak banyak, namun menemukan adanya perubahan angka.</p><br/><p>“Total yang diajukan Rp 6.957.727.828 namun di versi DPRD agak beda sedikit jadi Rp 6.957.727.898. Bedanya kita lebih terperinci, yang DPRD nggak (angkanya banyak yang dibulatkan),” kata Syamsuddin.</p><br/><p>Dia menyebut banyak berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, pemotongan (cropping) angka banyak dilakukan di wilayah Jakarta Barat. Seperti yang terlihat dari dokumen APBD untuk Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.</p><br/><p>Camat Tambora, Mursidin menemukan perbedaan anggaran dalam APBD keduanya. Di mana terjadi upaya penggelembungan angka sebesar Rp 2,26 miliar.</p><br/><p>“Kita anggaran mengusulkan Rp 7 miliar. (Terus tambahan yang dari versi DPRD) Rp 2,26 miliar, tapi bukan dalam bentuk pengadaan, (melainkan) seperti untuk nguras saluran, sosialisasi dan dialog interaktif sama biopori,” jelas Mursidin. (Sumber: Detik.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBD DPRD Jakarta Barat Jakarta Pusat nasional Politik Bersama Seluruh Lurah dan Camat, Ahok Blak-blakan Bongkar Penggelembungan APBD DKI Versi DPRD

Ahok dengan Seluruh Lurah dan Camat di Jakarta Berita Metropolitan.com –  Seluruh lurah dan camat di Jakarta sore ini dikumpulkan oleh Guber...

Baca selengkapnya »

Ahok Pemicu Perpecahan Ditubuh PDIP?

<div><br/><br/><br/><br/><div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiERzg91jpk-MEstrQjDMtBE4295j_kgRhMKWkr9jb1bM3YPlTPOdFq3uzHT_WuQfstWzOQLXiAXiugiFSzQ1KrBGWTH2J7sKJ7UnQiBGArFMCj_EbcRnuNJ7BYpSyqTRKklY05oxN9Rao/s640/274.+PDIP+Pecah.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta </b>– Pengamat politik dari Point Indonesia Hiras Simo mengidentifikasi tiga kemungkinan pemicu ‘perpecahan’ dalam tubuh PDI Perjuangan jelang Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. </span></p><br/><p><br/><span>Internal PDI Perjuangan saat ini terbelah ke dalam kelompok pro Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan kelompok anti Ahok. </span></p><br/><p><br/><span>Hiras berpendapat hal itu salah satunya bisa disebabkan adanya sejumlah kader partai yang merasa sakit hati dengan cara dan gaya kepemimpinan Ahok selama menjabat.</span></p><br/><p><br/><span>“Ini lebih pada ‘baper’ (bawa perasaan), jadi karena enggak suka dengan gayanya Ahok saja,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/8).</span></p><br/><p><br/><span>Alasan kedua, menurut Hiras, ketakutan kader partai yang tidak bisa memainkan anggaran jika PDI Perjuangan mengusung Ahok. Anggaran ini seperti pada APBD Jakarta.</span></p><br/><p><br/><span>Pada 2015, Ahok memang ngotot untuk memasukkan draf APBD 2015 versi e-Budgeting. Program e-Budgeting berisi rincian APBD tersebut hanya bisa diubah oleh mereka yang memegang password.</span></p><br/><p><br/><span>Sementara yang berhak memegang password antara lain Ahok sendiri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta. Saat itu, seluruh anggota DPRD mengajukan hak angket kepadanya.</span></p><br/><p><br/><span>Selain itu, Hiras menambahkan, perbedaan pendapat yang ada di internal PDI Perjuangan karena adanya ‘numpang’ ideologi. Hal ini berkaitan dengan sejumlah kader yang inginkan Risma maju sebagai bakal calon gubernur DKI.</span></p><br/><p><br/><span>Maksud dari ‘numpang’ ideologi ini, Hiras menjelaskan, kader partai yang inginkan Risma mengaku memiliki ideologi yang sama padahal hanya untuk kepentingan posisi di pemerintahan dan partai.</span></p><br/><p><br/><span>“Jadi mereka datangkan Risma supaya bisa ‘nebeng’ di Risma, padahal ideologi juga enggak sama,” tuturnya. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: cnnindonesia.com).</span></span></p><br/></div><br/><p><strong>LIKE DAN SHARE </strong></p><br/><p><br/><br/></p><br/> <br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBD Basuki Tjahaja Purnama Berita Metropolitan DKI nasional Politik Ahok Pemicu Perpecahan Ditubuh PDIP?

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Pengamat politik dari Point Indonesia Hiras Simo mengidentifikasi tiga kemungkinan pemicu ‘perpecahan’ da...

Baca selengkapnya »

Ahok Tak Tergoyahkan, Bagai Bola Karet Semakin Dibanting Semakin Melenting Tinggi

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5cltwbxB0UhKX37Y1wkBnvOwwcW4VT_LUrDr62EMJITemPL5cFAye5BHu34wzSWrawsDHDtqEITbeL4snrwys7iB1n3q6ksVxrBobIBrK660b63H1jcJ8PEeDVVENoWoATZVyqLqS-EtH/s1600/ahok.jpg"/></span></div><br/><p><strong><br/></strong><br/><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Berita Metropolitan –</strong> Survei terbaru Saiful Mujani Research<br/><br/>Consulting (SMRC) menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai<br/><br/>bakal calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dengan tingkat keterpilihan<br/><br/>tertinggi meninggalkan nama-nama lainnya.</span><br/></p><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Menanggapi hasil survei tersebut, Analis Politik Universitas Nasional<br/><br/> (Unas) Jakarta, Ansy Lema, menganalogikan Ahok ibarat bola karet yang<br/><br/>semakin dibanting, makin melenting tinggi melesat naik popularitasnya.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Kendati diserang dari berbagai penjuru dengan beragam isu, termasuk<br/><br/>kasus Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta, elektabilitas Ahok tetap<br/><br/> tidak tergoyahkan, malah menunjukkan peningkatan. Karena itu, bisa<br/><br/>disimpulkan peluang Ahok masih cukup besar untuk memenangkan Pilkada<br/><br/>DKI. Sejauh ini belum terlihat ada pesaing yang tangguh,” ujar Ansy di<br/><br/>Jakarta, Minggu (24/7).</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ansy menilai, dukungan kuat terhadap Ahok bisa dipahami karena<br/><br/>sebagian besar warga Jakarta menilai Ahok memiliki kinerja yang baik.<br/><br/>Menurut dia, pemilih Jakarta yang notabene banyak pemilih rasional lebih<br/><br/> mengedepankan aspek kinerja sebagai pertimbangan utama dalam memberikan<br/><br/> dukungan pada calon.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Isu-isu primordial semisal sentimen etnis dan agama tidak laku<br/><br/>sebagai jualan politik untuk menaik simpati dan meraup dukungan pemilih<br/><br/>Jakarta. Responden menilai sebagai Gubernur, Ahok menghadirkan kerja<br/><br/>nyata, bukan sekedar mengumbar janji,” tandas dia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Kerja nyata tersebut, kata Ansy, antara lain bisa dilihat dari<br/><br/>beberapa program kerja Ahok yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat<br/><br/> Jakarta. Sebut saja, penanganan sampah yang mengakibatkan kali, sungai<br/><br/>menjadi bersih, demikian pula sampah-sampah di lingkungan pemukiman<br/><br/>warga tidak lagi dibiarkan dalam waktu lama baru diangkut.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Banjir yang menjadi momok bagi Jakarta, kini berkurang karena<br/><br/>penanganan drainase berjalan baik. Selokan di lingkungan kelurahan<br/><br/>selalu dibersihkan oleh PPSU.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Selain itu, Ahok juga membuka lapangan kerja bagi warga di setiap<br/><br/>kelurahan melalui pembentukan PPSU, PHL Taman, PHL Kebersihan, PHL Tata<br/><br/>Air dan sebagainya. Guru-guru honorer di Sekolah Negeri diberikan gaji<br/><br/>sesuai UMP. Ahok juga membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)<br/><br/>untuk mengefektifkan pelayanan perizinan/non perizinan masyarakat dari<br/><br/>tingkat Provinsi hingga Kelurahan.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Membuka akses seluasnya bagi warga untuk mengadu/melaporkan hal-hal<br/><br/>yang perlu disampaikan ke Gubernur melalui qlue dan jakarta smart city.<br/><br/>Pengaduan langsung disampaikan ke Gubernur setiap hari kerja. Agar<br/><br/>efektif dan efisien, struktur birokrasi dirampingkan, sehingga bisa<br/><br/>menghemat anggaran.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ahok juga cepat-tanggap mengganti pejabat yang dinilai berkinerja<br/><br/>lambat atau kurang optimal, dan tentu saja ia memperlihatkan sikap<br/><br/>konsitennya terhadap pemberantasan korupsi dengan membuat sistem<br/><br/>penerimaan dan pengeluaran APBD dengan sistem ekatalog, sistem <em>e-budgeting</em> untuk APBD.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Ringkasnya, Ahok dinilai mayoritas responden sebagai pemimpin<br/><br/>cerdas, pekerja keras, tegas, bersih, berani dan dengan rekam jejak<br/><br/>mengagumkan. Tak mengherankan, angka kepuasan publik terhadap kinerjanya<br/><br/> mencapai 69 persen,” ungkap dia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Jalur Independen dan Jalur Parpol</strong></span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ansy sendiri tidak terlalu mempersoalkan Ahok akan maju melalui jalur<br/><br/> perseorangan atau diusung parpol. Baginya, yang terpenting Ahok bisa<br/><br/>maju sebagai kontestan dalam Pilkada 2017 mendatang. “Warga Jakarta<br/><br/>rugi, jika sosok sebagus Ahok akhirnya tidak bisa maju,” katanya.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Lebih lanjut Ansy mengatakan, idealnya Ahok diusung Teman Ahok<br/><br/>melalui jalur perseorangan, lalu didukung sejumlah parpol. Namun, kata<br/><br/>dia hasil revisi UU Pilkada yang menetapkan sistem verifikasi faktual<br/><br/>bagi calon perseorangan, membuat jalur perseorangan menjadi semakin<br/><br/>sulit.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Tentu ada saja pendukung Ahok yang kecewa jika Ahok maju melalui<br/><br/>parpol, namun saya yakin banyak pula yang berpikir sebaliknya,” ujar<br/><br/>Ansy.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Pihak yang kecewa, katanya, pasti ada. Kebanyakan pendukung KTP,<br/><br/>memberikan KTP mereka supaya Ahok tidak ditekan partai. Dan sudah sangat<br/><br/> berhasil, buktinya ada tiga partai, yakni Nasdem, Hanura dan Golkar<br/><br/>mendukung Ahok tanpa syarat. Jadi, misi warga mendukung independensi<br/><br/>Ahok sudah berhasil. Yang penting Ahok bisa maju.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Dalam politik Pilkada, bukan hanya <em>how to get power</em> dan <em>how to use power</em> yang penting, tapi juga <em>how to become a candidate,</em>” kata dia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Yang kini harus diupayakan, menurutnya, agar Ahok bisa mendapatkan<br/><br/>‘tiket’ untuk bertarung di Pilkada tahun depan. Jalur independen, kata<br/><br/>dia, mestinya dimaknai merupakan ‘kesempatan’. Maksudnya, lanjut Ansy,<br/><br/>kesempatan bagi rakyat menyuarakan aspirasinya.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Kesempatan bagi seorang calon untuk membuktikan dirinya didukung dan<br/><br/> memiliki legitimasi kuat. Juga kesempatan bagi parpol untuk mengetahui<br/><br/>suara rakyat dan memilih apakah mau mendengarkannya atau tidak. Dengan<br/><br/>terkumpulkan KTP lebih dari sejuta, rakyat sebenanya sudah bersuara.<br/><br/>Legitimasi Ahok terbukti kuat,” ujar dia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ansy mengatakan, sudah ada tiga parpol, Nasdem, Hanura, Golkar, yang<br/><br/>bersedia mendengar dan mengikuti suara rakyat. Nasdem, Hanura Golkar,<br/><br/>kata dia, bersedia mencalonkan Ahok-Heru tanpa syarat.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Tuntutan mereka hanya satu agar Ahok tetap menjadi gubernur seperti<br/><br/>sekarang yang independen terhadap apapun, kecuali terhadap kepentingan<br/><br/>rakyat,” tandas dia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Terhadap kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa jika diusung parpol<br/><br/>Ahok akan mudah disetir, Ansy meyakini hal itu tidak akan terjadi pada<br/><br/>Ahok. Menurutnya, Ahok adalah pemimpin berkarakter kuat yang tidak bisa<br/><br/>disetir oleh pihak manapun. Prinsip Ahok hanya taat pada konstutusi,<br/><br/>bukan pada konstituen, entah konstituen via jalur independen atau jalur<br/><br/>parpol.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Ahok ya tetap Ahok, mau maju melalui jalur apapun, dirinya tidak<br/><br/>bisa disetir atau diatur-atur. Soal ini ia tidak perlu diragukan”, kata<br/><br/>Ansy.(beritasatu.com)</span></p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBD KTP nasional Politik PPSU Warga Jakarta Ahok Tak Tergoyahkan, Bagai Bola Karet Semakin Dibanting Semakin Melenting Tinggi

Berita Metropolitan – Survei terbaru Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bakal calon...

Baca selengkapnya »