Miris! Indonesia Masih Kumuh, Ini Buktinya

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3TagOpT4r4VO3clJ0MTbBjfoWBokES6ZWPUwA6yahcZIpfCsjLxpbasIqfgPhj4X-eqyC2iRFKt1nFp5QcsV9imGDcaQFNyD_D8KcExWxeEJFNip5_p18AFqDRl33sqSUDGKYCQWzbwI/s640/Indonesia+kumuh.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Program 100-0-100 akan diusung Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador pada akhir Oktober 2016 nanti.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Program ini bertujuan membuat Indonesia memiliki 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Untuk penanganan kawasan kumuh, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) memiliki Program Kotaku yang dilaksanakan di 34 provinsi dan tersebar di 269 kabupaten/kota di 11.067 kelurahan/desa.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sasaran program ini adalah menangani kawasan permukiman kumuh seluas 23.000 hektar.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Saat ini, berdasarkan data Ditjen Cipta Karya, total kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah sekitar 38.431 hektar. Rinciannya 23.473 hektar berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektar di perdesaan.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sepanjang 2015, Program Kotaku telah meningkatkan kualitas permukiman di 1.738 kelurahan/desa berbasis masyarakat dengan dana sebanyak Rp 692 miliar.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Selain itu, program ini juga dilaksanakan guna mendukung peningkatan penghidupan masyarakat di permukiman kumuh melalui percontohan pengembangan ekonomi lokal di 15 kabupaten/kota dengan dana Rp 22,5 miliar dan di 845 kelurahan/desa dengan biaya Rp 33,8 miliar.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Untuk tahun ini, Ditjen Cipta Karya rencananya akan meningkatkan kualitas permukiman pada 813 kelurahan/desa dengan dana sebanyak Rp 114 miliar.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Mereka juga menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk pengembangan ekonomi lokal di 15 kabupaten/kota. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: Kompas.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

Berita Metropolitan Ditjen Cipta Karya nasional Pemerintah Indonesia Politik Program Kotaku Miris! Indonesia Masih Kumuh, Ini Buktinya

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Program 100-0-100 akan diusung Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador pada ...

Baca selengkapnya »

Google Tolak Pemeriksaan Pajak, Sri Mulyani Akan Bawa Google ke Peradilan Pajak

<div><br/><br/><br/> <br/><p><br/><br/></p><div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><strong><span class="waslinkname"><img height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtw9NNWmlNBG8cXV_1TqZIqYoW4uy2LM7BiYDztt0-km-53aWUmmBLH8y1uNHAhkPXaO3e7y7teU5eMyQGEi9AyV_PyR0-62VgJ1h8Hz9Gzy2XiZddZ8WKdbAXVlHRXrgOcXVEGeo440R0/s640/sri+mulyani+2.jpg" width="640"/></span></strong></div><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Berita Metropolitan </strong>— Raksasa internet, Google, menolak pemeriksaan<br/><br/>pajak. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap pada pendirian bahwa Google<br/><br/> harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Kami akan terus, Ditjen Pajak mengenakan pasal yang ada,” kata<br/><br/>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Koordinator<br/><br/> Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Meski Google tetap pada pendirian dan menggunakan argumentasinya<br/><br/>sendiri, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, negara<br/><br/>memiliki wadah untuk mendiskusikan sengketa pajak.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Dan kalau kami (pemerintah dan Google) sepakat atau tidak sepakat, juga ada peradilan pajak,” ucap Sri Mulyani.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Agar kejadian serupa tidak berulang, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya<br/><br/> telah meminta tim Ditjen Pajak untuk melakukan kajian terhadap<br/><br/>perusahaan-perusahaan penyedia layanan berbasis internet atau <em>over the top</em> (OTT) global.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sri Mulyani mengakui bahwa persoalan memajaki perusahaan-perusahan<br/><br/>ini juga menjadi permasalahan di banyak negara. Oleh karena itu,<br/><br/>pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan perbandingan dengan negara<br/><br/>lain.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Sehingga, jangan sampai Pemerintah Indonesia membuat rezim yang<br/><br/>kemudian dianggap tidak kompetitif, atau sebaliknya menjadi sangat tidak<br/><br/> mampu mengoleksi potensi penerimaan negara,” ucap Sri Mulyani.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Bahkan, lanjutnya, kalau perlu Indonesia bersama negara-negara lain<br/><br/>membentuk forum internasional sebagai wadah bagi para menteri keuangan<br/><br/>untuk membahas soal pajak untuk perusahaan-perusahaan ini.</span></p><br/><p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br/></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Sehingga, menteri-menteri keuangan tidak memiliki interpretasi<br/><br/>sendiri-sendiri. Tetapi, untuk sekarang, saya minta DJP untuk memberikan<br/><br/> kajian, proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu,”<br/><br/>ujar Sri Mulyani.(kompas.com)</span></p><br/></div><br/><p><br/><br/></p></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

Berita Metropolitan Raksasa Ditjen Pajak Meski Google nasional Pemerintah Indonesia Politik Google Tolak Pemeriksaan Pajak, Sri Mulyani Akan Bawa Google ke Peradilan Pajak

Berita Metropolitan  — Raksasa internet, Google, menolak pemeriksaan pajak. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap pada pendirian bahwa Goog...

Baca selengkapnya »

Indonesia Diizinkan Kejar Perompak ke Filipina

<p>beritaviral.org — Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.<br/>Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.<br/>Ryamizard bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6), membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara.<br/><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKu6H4gs5MpFZmN-HSJBRU1viTDKfYOgGOmR4RWI6rY8lmhGRXW_0re-lmL3k0AD2_3BgLlbgjR4-97KbLq5DcclvmQaBbSXa5oaN_rYqKETF3ZtSxCpztoT_qbE52tWctDBfWykyoTg8/s400/Screenshot_128.jpg"/><br/>"Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan," kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.<br/>Menurut Ryamizard, biasanya perundingan seperti ini memakan waktu berbulan-bulan.<br/>"Filipina sangat positif dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Kepulauan Sulu," kata Ryamizard.<br/>Kesepakatan yang mengacu pada perjanjian bilateral RI-Filipina pada 1975 itu akan memungkinkan dilakukan pengejaran terhadap kelompok teroris dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina Selatan.<br/>Kemhan sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; dan Mabes TNI terkait kesepakatan yang dicapai.<br/>Tim Mabes TNI dikirim dari Jakarta, Senin ini, untuk membahas operasional kesepakatan tersebut, termasuk teknis pengejaran perompak dan teroris yang beroperasi di perbatasan RI-Filipina itu.<br/>Sementara itu, TNI AL di Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga kemarin, masih menggali keterangan dari enam anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang selamat dari penyanderaan di perairan Filipina.<br/>Taufik Rahman, Public External Relation PT Perusahaan Pelayaran Rusianto Bersaudara, perusahaan pemilik TB Charles, mengatakan, enam ABK TB Charles hanya diminta menjawab pertanyaan seputar kronologis penyanderaan, hingga bagaimana mereka dilepaskan, sementara tujuh ABK lainnya masih disandera.<br/>"Tidak ada tekanan (kepada keenam ABK) saat menjawab pertanyaan. Memang kejadian ini bikin mereka capek, letih. Ada yang sedikit kurang enak badan, dan tegang," kata Taufik.<br/>Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan Kolonel Laut (P) Luhut Siagian mengatakan, TNI AL ingin mencari informasi lebih detail tentang penyanderaan. "Kami akan melaksanakan pendalaman selama beberapa waktu," ujarnya. (KOMPAS)</p>

ABK Filipina Selatan Menurut Ryamizard Pemerintah Indonesia Indonesia Diizinkan Kejar Perompak ke Filipina

beritaviral.org — Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris ...

Baca selengkapnya »

TNI Tak Dibolehkan Bebaskan WNI di Tangan Abu Sayyaf, Panglima TNI Sebut Akan Seperti Ini Kerugian Besar Filipina

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW_gkQ3zOvF4M-80nLYvBopysUNsbwpklLvHsqiKA7uaxr6BNUzAL_9quOJvKtn91TkV_GtLF7eAXeVUIsbV27F8uPpSGVVnP9P2ohSvuym5FmtabrThQ4MxnUDxKjbgRml3SI9xJ7JJw/s640/Panglima+TNI+Gatot+Nurmantyo.jpg" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Image: Beritasatu</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com</strong>, <b>Internasional – </b>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Pemerintah Filipina seharusnya mengizinkan TNI membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.<br/></p><p>Jika tidak, Filipina bakal merugi. Sebab, kapal-kapal yang dihadang kelompok bersenjata tersebut merupakan kapal pengangkut batubara sebagai sumber tenaga listrik terbesar di Filipina.</p><br/><p>Karena banyak peristiwa pembajakan, Pemerintah Indonesia pun tengah melakukan kajian kebijakan moratorium kapal-kapal itu. Artinya, kapal-kapal tersebut dilarang mengirimkan batubara ke Filipina untuk sementara waktu.</p><br/><p>“Sekarang, biarkan saja Filipina mati lampu. Kan 96 persen batubara (bahan bakar penghasil listrik) Filipina dari kita, kok,” ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (11/7/2016).</p><br/><p>Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan baru mengeluarkan imbauan agar kapal-kapal dagang Indonesia ke Filipina tidak melewati Laut Sulu, titik yang sering dijadikan tempat bagi kelompok bersenjata Abu Sayyaf untuk beraksi.</p><br/><p>Ke depannya, bisa saja pemerintah memoratorium seluruh pengiriman batubara. Jika tidak diperbolehkan membebaskan sandera, lanjut Gatot, setidaknya TNI diperbolehkan mengawal kapal-kapal dagang dari Indonesia ke Filipina.</p><br/><p>“Kalau ada izinnya, prajurit saya dengan senang hati (mengawal kapal). Empat orang kek, lima orang kek. Kita tunggu saja berani apa enggak Abu Sayyaf itu ngambil (membajak dan menyandera),” ujar Gatot.</p><br/><p>Saat ini, Gatot mengatakan, TNI menunggu keputusan Pemerintah Filipina soal pembebasan sandera WNI. TNI pun mendorong agar mereka dapat masuk dan membebaskan sandera.</p><br/><p>Diberitakan, kelompok bersenjata menghadang kapal berbendera Malaysia di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Kelompok itu menyandera tiga ABK warga Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di kapal itu. Lima penculik menenteng senjata dan berbicara dalam bahasa Melayu serta berlogat Sulu.</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

Abu Sayyaf malaysia nasional Pemerintah Indonesia Politik TNI TNI Tak Dibolehkan Bebaskan WNI di Tangan Abu Sayyaf, Panglima TNI Sebut Akan Seperti Ini Kerugian Besar Filipina

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Image: Beritasatu Berita Metropolitan.com , Internasional –  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo me...

Baca selengkapnya »