Vaksin Palsu, Fahri Hamzah: Ini Salah Pemerintah, Dokter dan RS Bisa Jadi Korban

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0FOZJu-GgAPLtZYk7JCVRnwiTfjFgBlf9iXSetryE70dQtilGUfk4rHsT_t8lQVnstXgKw5xduGBduzRf1QlcpFkL0UX3bDBYcQ3YQztCXgjix-edf_BEBk-_NaE9O3uoUziLl7-PxFY/s640/Fahri+Hamzah.jpg" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com</strong>, <b>Health – </b>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan pihak rumah sakit dalam masalah peredaran vaksin palsu. Sebab menurut Fahri, sangat mungkin para dokter dan pihak rumah sebetulnya adalah korban.<br/></p><p>“Mereka juga korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran obat dan vaksin palsu,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta.</p><br/><p>Menurutnya, para dokter dan rumah bisa saja mendapatkan vaksin palsu itu melalui jalur resmi. Karena itu, pemerintah yang  seharusnya menginvestigasi proses masuknya vaksin pals u itu ke dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dimonopoli satu BUMN.</p><br/><p>“Setelah diimpor atau diproduksi lalu diverifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajarannya di dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.</p><br/><p>Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan, menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah. Kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu.</p><br/><p>“Jangan korbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakit, karena dalam jalur peredaran obat dan atau vaksin, keempat unsur tersebut adalah user,” tegasnya.</p><br/><p>Bahkan kata dia, sampai hari ini pun, belum ada prosedur standar pengujian asli atau tidaknya obat dan atau vaksin yang bisa dilakukan oleh perawat, dokter, rumah sakit dan bidan.</p><br/><p>“Dalam peredaran obat atau vaksin palsu, produsen, distributor, dan penjual-lah yang seharusnya ditelusuri, dan dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat atau vaksin,” pungkasnya.(jpnn.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

Badan Pengawasan Obat BUMN Kementerian Kesehatan Kemenkes nasional Politik Senayan Jakarta Vaksin Palsu, Fahri Hamzah: Ini Salah Pemerintah, Dokter dan RS Bisa Jadi Korban

Fahri Hamzah Berita Metropolitan.com , Health –  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan p...

Baca selengkapnya »