Pernyataan Cerdas Fahira: Bukan Ahok yang Menentukan Dia Tak Menistakan Agama, Tetapi Pengadilan.

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlJK2hzmQCyj3n87yELXXMdcRW3Dcg9G-Na2U1vXFgbkrVJHuSg62cDi87C4Hu6Sm2irCkz4qjyiIESiY42U5Wqfd8WLsQOt8gq3XJNx20qb43DHEZFrLtNQe4ob7ur7Fi0GvHEmdsCYY/s640/fahira+idris.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51 dalam pidato di Kepulauan Seribu, berbuah tuntutan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan sudah melaporkan mantan anggota DPR tersebut ke pihak kepolisian. Karena sudah menjadi ranah hukum, biarlah pengadilan yang memutuskan apakah yang dikatakan Ahok soal surat Al Maidah ayat 51, penistaan agama atau tidak.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Bukan hak dia (Ahok) yang menentukan bahwa dia tidak menistakan agama, tetapi pengadilan. Saya memahami reaksi umat Islam terhadap persoalan ini. Tapi saya berpesan apapun reaksi kita, harus dilakukan secara damai dan konstitusional. Marah wajar, tapi mudah-mudahan hati kita tetap dingin. Kita tunjukkan kualitas kita sebagai umat Islam,” kata senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Fahira memberikan apresiasi kepada berbagai organisasi kemasyarakatan yang menempuh koridor hukum dalam menyikapi persoalan ini. Baginya, pengadilan adalah koridor yang tepat untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Bukti video sudah ada. Nanti di pengadilan akan diuji. Pakar atau ahli multimedia, bahasa, agama dan bidang keilmuan lainnya akan lebih fair melihat apakah pernyataan Ahok menista agama atau tidak seperti yang dia katakan. Tapi satu yang pasti, dia (Ahok) tidak punya kompetensi menilai, menafsir, apalagi mengambil kesimpulan ayat dalam Al-Quran. Dia lebih baik diam, kalau tidak memahami apa yang dia katakan,” tukas Wakil Ketua Komite III DPD ini.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dengan terus mengalirnya pelaporan terhadap dugaan penistaan agama ini, Fahira berharap pihak kepolisian bertindak cepat mengusut kasus ini agar kemarahan publik tidak berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Saya yakin polisi profesional. Karena kasus ini berdampak besar jika tidak segera diproses dan diusut tuntas,” pungkas Fahira. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: detik.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

Al Maidah Fahira Idris Kepulauan Seribu Komplek Parlemen nasional Politik Pernyataan Cerdas Fahira: Bukan Ahok yang Menentukan Dia Tak Menistakan Agama, Tetapi Pengadilan.

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51 dalam pid...

Baca selengkapnya »

Ratna Sarumpet Ngadu Rusun Rawa Bebek Tidak Layak, Besok Habis Jum'atan Fadli Zon Langsung Sidak

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img alt="Fadli Zon" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiByxA_SdT8eUgwq1Ye_vrx889zvUfzPpAEVuFZIALak4mX5GMjSA-4TfhPahGp__I64F-cgQZzeej4zuymrdZmMVQYtYI2q3rxIrLJQHkG1fKV9TIIN1kPUUhJM0SIvIO154xCTXzp-Abk/s640/Fadli+Zon.jpg" title="Fadli Zon" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fadli Zon. Image: Opa Google</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com – </strong>Wakil Ketua DPR Fadli Zon dijadwalkan akan meninjau Rumah Susun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/9) besok. Kunjungan Fadli sebagai tindaklanjuti dari aduan Ratna Sarumpaet dan warga korban gusuran yang menilai hunian yang disediakan Pemprov DKI tidak layak.<br/></p><p>“Kemudian saya juga tidak mengetahui detil dan saya akan pelajari. Saya mendatangi tapi enggak tahu yang mana duluan yang urgen. Besok deh saya ke Rawa Bebek siang. Di daerah Mana? Cakung. Tolong diagendakan ya. Setelah salat Jumat mungkin ya,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).</p><br/><p>Fadli juga meminta kepada Ratna dan warga untuk membuat laporan tertulis kepada DPR. Nantinya, laporan tersebut akan Fadli sampaikan dan dibahas di komisi-komisi DPR atau lembaga terkait.</p><br/><p>“Jadi saya minta pertama seperti kronologi. Dan kejadian yang disampaikan saya minta laporan tertulisnya. Nanti diproses ke komisi terkait ke komisi II dan III. Nanti saya akan teruskan ke komisi atau instansi terkait berdasarkan laporan tersebut,” terangnya.</p><br/><p>Politisi Gerindra ini juga mendukung upaya warga untuk memperjuangkan nasib mereka untuk mendapatkan kehidupan layak. Terkait laporan adanya intimidasi oleh jajaran SKPD Pemprov DKI di rusun, Fadli meminta warga untuk tidak takut dan melaporkan aksi tersebut ke DPR.</p><br/><p>“Jadi saya kira punya semangat yg sama. Saya mendukung upaya bapak-bapak yang ingin memperjuangkan hak. Tidak perlu merasa terintimidasi lah. Kalau ada yang merasa mengintimidasi bilang ke saya, siapa orangnya,” pungkasnya. (sumber: Merdeka.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

DPR Image Opa Google Komplek Parlemen Kunjungan Fadli nasional Politik Ratna Sarumpet Ngadu Rusun Rawa Bebek Tidak Layak, Besok Habis Jum'atan Fadli Zon Langsung Sidak

Fadli Zon. Image: Opa Google Berita Metropolitan.com –  Wakil Ketua DPR Fadli Zon dijadwalkan akan meninjau Rumah Susun Rawa Bebek, Cakung, ...

Baca selengkapnya »

Galaknya Politisi PDI-P Ini Pada Luhut B. Panjaitan Soal Goalnya Proyek Reklamasi

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img alt="Luhut Binsar Panjaitan" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQHOBSLmA50Kl3NJGn1ndcvGRKsxVXP-n6cp5jcUwgFzQrhtOS14ByN_k7y8RC2Dw5JO4oMc8J5xVu-EMapoPrtzzl-6SRcLSkPDH6AdG_C456Bdw62Tzd8fOUY13ppIP-dDp89gD9k0B8/s640/Luhut+Binsar+Panjaitan.jpg" title="Luhut Binsar Panjaitan" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Luhut Binsar Panjaitan. Photo: Global Indonesia Voice</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com – </strong>Di bawah kendali Luhut Pandjaitan, Kementerian Koordinator Kemaritiman memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta. Reklamasi Pulau G sempat dihentikan di era Rizal Ramli karena dinilai banyak melanggar aturan.<br/></p><p>Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bahkan sempat berseteru dengan Rizal karena penghentian proyek reklamasi itu. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencopot Rizal Ramli digantikan oleh Luhut.</p><br/><p>Kini Luhut meyakini bahwa proyek di pulau G itu sudah layak untuk dilanjutkan. Bahkan menurut dia, semua aturan telah dipenuhi oleh pengembang dalam hal ini PT Agung Podomoro Land.</p><br/><p>“Semua sampai sekarang sudah beres, amdal sudah. Ada beberapa surat yang harus mereka selesaikan. Saya kira selesai dalam beberapa waktu ke depan,” kata Luhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).</p><br/><p>Luhut mengatakan, syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Amdal juga telah dipenuhi pengembang.</p><br/><p>“Semua persyaratan yang diminta Kementerian LHK kepada pengembang untuk dipenuhi itu mereka penuhi sesuai jadwal waktu yang ada,” terangnya.</p><br/><p>Keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi pulau G rupanya bikin panas salah satu politisi PDIP di DPR, Ono Surono. Bahkan, anggota Komisi V DPR ini tak segan menyebut pemerintah lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyat kecil.</p><br/><p>Menurutnya, proses hukum yang diajukan nelayan soal reklamasi belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta masih mengajukan banding ke tingkat dua di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara pemerintah telah melanjutkan proyek ini.</p><br/><p>“Pemerintah harusnya hormati hukum yang ada di negara ini. Saya melihat pemerintah yang sudah buat wacana reklamasi dijalankan ini adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum karena sekarang ini belum inkracht karena ada proses banding,” kata Ono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).</p><br/><p>Ono juga mengecam keputusan tersebut. Dia menilai, pemerintah kurang cermat dalam melihat kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang ditimbulkan dari proyek reklamasi. Menurut dia, pemerintah hanya untungkan pengusaha ketimbang pikirkan nasib rakyat kecil, dalam hal ini nelayan.</p><br/><p>“Amdal yang dilakukan seyogyanya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menguntungkan pengusaha. Kita ketahui bahwa jika reklamasi teluk Jakarta dilakukan maka akan terjadi nelayan yang kehilangan pekerjaannya,” ujar Ono.</p><br/><p>“Amdal yang selama ini menjadi dasar kan. Dari awal saya sampaikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di mana amdalnya harus amdal pusat karena DKI masuk kawasan strategis nasional,” jelasnya. (Sumber: Merdeka.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

DPR Kementerian Koordinator Kemaritiman Komplek Parlemen nasional Politik Rizal Ramli Galaknya Politisi PDI-P Ini Pada Luhut B. Panjaitan Soal Goalnya Proyek Reklamasi

Luhut Binsar Panjaitan. Photo: Global Indonesia Voice Berita Metropolitan.com –  Di bawah kendali Luhut Pandjaitan, Kementerian Koordinator ...

Baca selengkapnya »