Tidak Main-main, Jokowi Akan Bongkar Kasus Munir Sampai Tuntas

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6PHIMp9blkMgf2FgVWpN2x_WKtjgt467jfjijoq9ruvZEaqC5e4E8-kmoF4Eskgkc8DP9g3ngnknwhwBBJekIzwLWUBgN6InMWpewbmy20EbJJICsNs3HJYDMCzsVGG2OBQlPHs4fKKM/s640/jokowi-munir.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Dalam pertemuan dengan 22 pakar dan praktisi hukum di Istana, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang berlarut-larut. Jokowi secara spesifik menyebut kasus kematian aktivis Munir.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“PR kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya kasusnya Mas Munir juga ini perlu diselesaikan,” ucap Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Jokowi tak merinci upaya yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, sampai akhirnya pertemuan itu berlangsung tertutup.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Namun, Direktur Imparsial Al Araf yang hadir dalam pertemuan, mengusulkan agar Presiden membuat tim penyelesaian kasus Munir. Terutama untuk membuka hasil dari Tim Pencari Fakta kasus Munir.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Saya meminta Presiden membentuk tim kepresidenan untuk menyelesaikan kasus Munir, untuk membuka kembali kasus Munir. Atau paling tidak membentuk tim khusus di Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus Munir,” ucap Al Araf usai pertemuan.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“TPF kami minta dibuka dan mlakukan pembentukan tim baru untuk menyelesaikan kasus Munir, juga meminta Jaksa Agung agar mengajukan PK dalam menyelesaikan kasus Munir,” imbuhnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Selain penyelesaian kasus Munir, kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya, Al Araf meminta Presiden untuk merealisasikan rencana pembentukan pengadilan HAM ad hock yang sudah lama menjadi wacana.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Khususnya pembentukan pengadilan HAM ad hoc kasus orang hilang karena kan sudah ada rekomendasi DPR. Kami hanya menyampaikan sebatas masukan, nanti akan diinput tim kepresidenan untuk peta hukum dan jalan hukum,” ucapnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pakar/praktisi yang diundang dalam pertemuan itu adalah Prof Harjono, Prof Maruarar Siahaan, Prof Saldi Isra, Dr Refly Harun, Dr Zainal Arifin Mochtar, Porf Mahfud MD, Prof Yohanes Usfunan, Prof Sidharta, Prof Yunus Hussein, Prof Yenti Garnasih, Prof Eddy OS Hiariej.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dr Todung Mulya Lubis, Dr Asep Iwan, Chandra Hamzah, Prof Nindyo Pramono, Prof Ningrum Sirait, Fikri Assegaf, Rambun Tjatjo, Nursyahbani Katjasungkana, Al Araf, Gianjar Bondan, dan Binziad Qadhafi.<span style="font-size: xx-small;"> (Sumber: detik.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

Al Araf Chandra Hamzah Dr Asep Iwan nasional Politik Prof Yenti Garnasih Tidak Main-main, Jokowi Akan Bongkar Kasus Munir Sampai Tuntas

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Dalam pertemuan dengan 22 pakar dan praktisi hukum di Istana, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah k...

Baca selengkapnya »