Berita unik dan Inspiratif: BPK

Kemenpora Dibikin Pusing oleh Eks Menpora Roy Suryo yang Belum Mengembalikan Aset Negara

19.02 admin 0

<div> <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"> <img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyMcObDxZdEpsNVKiK2FbdNvs8KE7yF_VrcwWWtpo91jKJSnVlExd4mhDfEqseqQXyEGTJtDtqXvWSlWeE6At87NtOYA9HZ9ZxLtopXCo-SmQr6Eyejh87tfsgWZqP6Ye5NFE85POGaxw/s640/kemenpora.jpg" width="640"/></div> Berita Metropolitan.com, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz mengatakan salah satu penyebab Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan opini disclaimer adalah adanya sejumlah aset yang belum dikembalikan ke negara. Harry tak menjelaskan secara detail jenis aset yang belum dikembalikan ke negara tersebut.  Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewobroto mengakui bahwa hingga kini masih ada beberapa aset seperti yang disebutkan oleh BPK belum dikembalikan ke negara. Aset itu disebut dibawa oleh mantan Menpora Roy Suryo.  Kemenpora, kata Gatot, langsung menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang diterima pada 3 Juni 2016. Beberapa yang ditindaklanjuti misalnya soal kelebihan pembayaran. Namun untuk soal aset yang dibawa oleh mantan Menpora Roy Suryo hingga kini belum bisa ditarik.  Kemenpora sudah mengirimkan surat kepada Roy untuk mengembalikan aset seperti yang disebutkan oleh BPK. Namun sekitar 1,5  bulan yang lalu, Roy mengirimkan surat dan mengaku sudah mengembalikan semua aset yang dia pernah pakai saat menjadi  Menpora.  “Ini yang menjadi persoalan, kami tersandera. BPK mengatakan masih ada aset yang belum dikembalikan. Pak Roy mengaku sudah  semua (dikembalikan),” kata Gatot saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (5/10/2016).  Kemenpora, kata Gatot, akan berkoordinasi dengan BPK untuk menyelesaikan kasus aset yang belum dikembalikan ini. Bisa saja nanti, pihak Roy Suryo dan Kemenpora akan dikonfrontir.  Menurut Gatot, bila aset yang dibawa Roy Suryo dikembalikan bisa mengurangi potensi Kemenpora mendapatkan opini disclaimer dari BPK tahun depan.  Roy Suryo yang pernah dikonfirmasi soal tudingan ini pada Juni lalu mengaku geli dituduh membawa aset negara. Menurut dia tudingan itu sangat lucu dan tidak logis. “Saya senyum saja (nanggapi tuduhan itu), saya mendoakan saja agar Kemenpora segera bisa menjawab audit BPK itu,” kata Roy kepada detikcom, Jumat (17/6/2016). (Sumber: detik.com). </div>

Kemenpora Dibikin Pusing oleh Eks Menpora Roy Suryo yang Belum Mengembalikan Aset Negara

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz mengatakan salah satu penyebab Kementerian Pemuda dan Ol...

Baca selengkapnya »

Tinggal tunggu Audit Akhir, Bulan Oktober ini Ahok pasti ditangkap KPK!

16.30 admin 0

<div> Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan bahwa dirinya meyakini kalau Gubernur Jakarta, Ahok bakal terjerat kasus dugaan korupsi. Ia menduga kalau sebelum Ahok berlaga di Pilgub DKI Jakarta, Ahok bakal ditangkap oleh KPK. Taufik menegaskan bahwa dugaan korupsi yang bakal menjerat Ahok tersebut masih berhubungan dengan masalah RS Sumber Waras yang beberapa waktu lalu heboh. “Kita berdoa saja supaya Oktober besok (Ahok jadi) tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, enggak bisa lepas itu,” terang Taufik dikutip Berita Metropolitan. <img alt="Ahok." class=" wp-image-10821" height="429" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/Ilst.-Ahok-BPK-681x387.jpg" width="781"/> Ahok. Taufik pun memastikan kalau minggu depan, BPK bakal langsung melimpahkan untuk berkas hasil investigasi mereka mengenai pembelian RS Sumber Waras ke KPK. Ia juga menyatakan kalau hasil dari investigasi audit BPK tersebut adalah permintaan dari pihak KPK sendiri. Oleh karena itulah, Taufik memberikan saran untuk Ahok agar tak terburu-buru senang untuk dapat maju di Pilgub DKI Jakarta. “Saya meyakini itu permintaan KPK. Karena kalau itu permintaan KPK, maka itu akan diterusin, gitu lho. Pasti itu,” ucap Taufik. “Jadi cara berpikirnya harus diubah. Jangan berpikir seolah-olah pasti menang. Enggak bakal menang Ahok, coba aja,” terangnya.     Penulis: Indra </div>

Berita Metropolitan BPK KPK nasional Penulis Indra Tinggal tunggu Audit Akhir, Bulan Oktober ini Ahok pasti ditangkap KPK!

Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan bahwa dirinya meyakini kalau Gubernur Jakarta, Ahok bakal terjerat...

Baca selengkapnya »

Kisah Menarik Sri Mulyani Mengenang Prestasi Jokowi yang ternyata Jago Keuangan

09.56 admin 0

<div> Berita Metropolitan – Presiden Jokowi telah mengadakan rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara. Di dalam acara tersebut dihadiri oleh pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menceritakan sebuah kisah menarik. Ia menceritakan tentang Presiden Jokowi yang pada waktu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo yaitu pada tahun 2008 silam. <img alt="Sri Mulyani." class=" wp-image-9619" height="394" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/09/3fd84a7a-94e0-4b26-a66c-afe1375f28f7_169.jpg" width="785"/> Sri Mulyani. Jokowi telah berhasil mendapatkan penghargaan karena bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Kota Solo. “Saya ingat benar, waktu saya jadi Menkeu pertama dilaksanakan, saya ingat Pak Jokowi waktu jadi kepala daerah pertama kalau dapat WTP,” ucap Sri Mulyani. Sri Mulyani menuturkan bahwa soal keuangan bukanlah hal yang baru untuk Presiden Jokowi. Ia menganggap bahwa karir Jokowi memang sangat hebat dengan yang namanya pengelolaan laporan keuangan. 9 Tahun Rakernas untuk Jokowi “Ini semacam dan bukan hal baru bagi Presiden. Oleh karena itu, ini akan menjadi tahun ke-9 dalam pelaksanaan rakernas akuntansi dan laporan keuangan,” cetusnya. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut harusnya tak cuma jadi rutinitas semata, namun juga bagaimana dapat dilakukan perbaikan setiap harinya. <img alt="Presiden Jokowi dapat Penghargaan." class=" wp-image-9620" height="437" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/09/163001_jokowi-terima-penghargaan_663_382.jpg" width="791"/> Presiden Jokowi dapat Penghargaan. “Pelaporan keuangan dan secara akuntansi merupakan satu bagian dari keseluruhan upaya bangun akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada azas tata kelola yang baik,” ucapnya. Perubahan Pengelolaan Keuangan Negara Sri menegaskan bahwa harus tercipta sebuah perubahan di dalam pengelolaan keuangan negara ke arah yang lebih baik untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur serta menghapus kemiskinan di Indonesia. “Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri,” jelas Sri Mulyani. Koordinasi dengan BPK Pada tahun 2015 kemarin, untuk pertama kalinya, laporan keuangan disusun dengan basis akrual yang menurutnya masih belum maksimal. Komunikasi bakal terus dilakukan supaya bisa melakukan realisasi dengan hasil yang lebih baik lagi. “Saya sudah bicara dengan pimpinan BPK untuk bagaimana perbaiki laporan keuangan pemerintah pusat karena bagaimana pun juga, status laporan keuangan pemerintah pusat yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sangat mempengaruhi persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara, itu ongkosnya jelas. Ketika kita keluarkan surat utang di pusat maupun korporasi bahkan swasta pun kadang tidak bisa melebihi rating pemerintah,” tukasnya.   Penulis: Dede </div> Source link

baru BPK nasional Wajar Tanpa Pengecualian WTP Kisah Menarik Sri Mulyani Mengenang Prestasi Jokowi yang ternyata Jago Keuangan

Berita Metropolitan – Presiden Jokowi telah mengadakan rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Ista...

Baca selengkapnya »

Ketika Institusi dan Media Jadi Sumber HOAX, Kita Bisa Apa?

10.14 admin 0

<div style="text-align: center;">Ketika Institusi dan Media Jadi Sumber HOAX, Kita Bisa Apa?</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;">Opini : Alifurrahman / Pengamat Politik</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><img height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhSlGi6woDVozXj7d5OetFQgNgrH59FTV_CG40tYvd9H_YfTz3CRp5LJOX-zOpUP4HLUYyyPF-dvvuFUeJey4y6QVXFFzXkeIySx89UhCON86E6MEbmO3e3VSXU_xFO3S_RsSQ7qW5nXw/s640/mahal.png" width="572"/></div> <div style="text-align: center;"> </div> Pada jaman orde baru, semua media dikontrol agar sesuai dengan keinginan pemerintah. Setelah reformasi, media dilepas sebebas-bebasnya, dan mungkin sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita awal: media untuk menyampaikan informasi yang benar. Gambar di atas hanyalah contoh bahwa media mainstream bisa sangat masuk angin. Saya tidak punya kesimpulan lain kecuali media tersebut menurunkan berita provokatif yang membentuk persepsi negatif. Bahasa kerennya, framming. Sengaja membentuk sebuah berita untuk menciptakan persepsi yang berlebihan. Dalam hal ini, ibunda Jokowi digambarkan seolah glamor. Mengapa seolah? Sebab beritanya ngaco. Pertama soal menggunakan bus seharga 3 miliar. Dari bahasannya, seolah-olah ibunda Jokowi menghabiskan dana 3 miliar untuk jalan-jalan. Atau minimal membentuk persepsi bermewah-mewahan. Padahal harga bus 3 miliar itu standar. Saya yakin bis patas Jaya Utama jurusan Surabaya-Semarang juga seharga 3 miliaran. Namun karena angka “3 miliar” yang biasapun seolah mewah. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang masih cukup awam, yang terdengar sumbang pasti 3 miliarnya. Kalau yang seperti itu dibahas dan dihitung, saya juga sepertinya sangat hedonis dan kaya. Naik pesawat ekonomi paling murah pun sudah ratusan miliar harganya. Bolak-balik naik bus dan kereta eksekutif. Mungkin perlu juga Tribun memberitakan “Pakar Mantan ke Jakarta dengan pesawat seharga 1 triliun.” Hitung juga saya gunakan LRT, tol, dan semuanya. Hahaha Selain framing dan membentuk persepsi, rupanya Tribun juga memuat berita HOAX. Itu terlihat dari pemberitaan ibunda Jokowi menginap di hotel yang harga perkamarnya 15 juta permalam. Jauh sebelum saya cek ke web pembelian kamar hotel, saya sudah curiga kalau angka tersebut HOAX. Sebab lokasinya ada di Toraja, logika sederhana sana lah, apa iya Toraja sudah semaju Jakarta dan punya hotel dengan tarif 15 juta permalam? Setau saya Jakarta pun belum punya yang seharga itu. Setelah saya cek, ternyata harga permalamnya hanya 3 juta rupiah untuk weekend dan lebih murah kalau hari biasa. Lah itu kenapa jadi 15 juta? Tanya sama wartawan sapinya. Mungkin banyak juga yang belum tau apa itu media Tribun. Media ini milik Kompas Gramedia. Cuma yang ada dan mewakili daerah. Mirip seperti Jawapos yang memiliki koran-koran dengan nama “Radar” di depan nama daerahnya. Artinya apa? Kondisi media kita sudah memprihatinkan. Jika sebelumnya Tempo sempat muncul dengan majalah investigatif fiktif soal Ahok, Jawapos mengiklankan investasi bodong, sekarang anak Kompas pun terlihat mabuk dan memuat berita fiktif. Saya pikir ini sudah keterlaluan. Cara media memberitakan dan mengambil sudut pandang sangat tergantung dengan kepentingan. Lebih mengerikan lagi ketika institusi pemerintah juga terlibat dalam penggiringan isu. Contoh saja BPK dan kasus RS Sumberwaras yang dibeli oleh Pemprov DKI. Selama proses penyelidikannya, terlihat jelas fakta lapangan betapa BPK sangat serampangan dalam menuduh “ada kerugian 191 miliar.” Lokasi tanah yang menurut BPN ada di jalan tomang utara, dihitung dengan NJOP sesuai jalan kyai tapah. Sampai sekarang tuduhan kerugian atau korupsi tersebut tidak terbukti. Malah investigasi untuk membantah tuduhan BPK, beberapa diantaranya dilakukan oleh warga biasa lewat akun sosial media. Mereka yang di BPK dan wartawan Tribun saya pikir bukanlah orang bodoh. Namun keduanya kini terbukti telah memberikan informasi salah dan membodoh-bodohi masyarakat. Banyak media jadi seperti burung beo yang hanya bisa menirukan suara sama persis dengan orang yang lewat di depannya atau memberinya makan. Saya malah menilai mereka tak pernah memikirkan benar tidaknya informasi yang didapat, yang penting dapat berita. Jika jaman orde baru dulu media dibatasi dan dikontrol agar tidak mengkritik kesalahan pemerintah, sekarang media dilepas dan bebas menyalah-nyalahkan yang sudah benar, mengaburkan informasi atau malah memprovokasi. Berita di Tribun adalah contoh kongkrit betapa media kita sudah tidak sehat. Cerita kasus RS Sumberwaras dan ibunda Jokowi naik bus seharga 3 miliar hanyalah contoh. Selain itu masih ada banyak berita absurd yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Isu rokok naik 50 ribu perbungkus, anda pikir itu dari blog atau sosmed? NO. Berita tersebut dimulai oleh Tribun dengan framing yang sukses memunculkan aneka HOAX. Tax Amnesty tentang kisah purnawirawan TNI, awalnya muncul dari media mainstream, Viva. Dengan framing yang sangat mengaburkan, sesuai moto tvoon: terdepan mengaburkan, akhirnya memunculkan cerita HOAX dengan bumbu dramatis. Nangis, negara memeras, dan sebagainya. Padahal dalam berita Viva, kalau kita mau jeli membaca, ada keterangan pendapatan di luar uang pensiunan dan menjadikannya wajib pajak. Dan salahnya tidak didaftarkan dalam SPT. Tapi siapa peduli? Toh yang viral malah Purnawirawannya nangis karena gajinya cuma 1.5 dan negara memerasnya. Kalaupun ada konfirmasi dari pihak terkait, itupun diplitir lagi, minimal bisa terlihat memang ada atau akan. Contoh saja rokok, sudah jelas tidak masuk akal, tapi kemudian dimunculkan berita cukai rokok akan naik tahun depan. Ditambah dengan komentar petugas bea cukai, katanya perlu dikaji. Semua diplintir dan menimbulkan situasi sangat menarik, seolah-olah negara memang akan menaikkan rokok seharga 50 ribu perbungkus. Masih belum puas dengan contoh tersebut? Saya tambahin. Ada yang pernah dengar utang jaman Jokowi naik dua kali lipat? Atau lebih banyak dari Soeharto? Saya yakin sering. Muncul di banyak blog dan sosmed. Kalian pikir isu tersebut dari mana awalnya? Jawa Pos bro.  Ada orang yang kalau tak salah namanya Salamudin Daeng, mengatasnamakan organisasi apa lah, lalu dia mengklaim bahwa hutang Jokowi menumpuk dan jauh lebih besar ketimbang Soeharto.  Padahal dalam berita tersebut dia membandingkan hutang negeri era Soeharto dan mensejajarkan dengan hutang swasta plus negeri era Jokowi. Melupakan kurs dan indikator ekonomi lainnya.  Sampai sekarang isu tersebut terus bergulir, meskipun saya sudah menuliskan bantahannya, silahkan googling “Salamudin Daeng hutang Jokowi Jawapos sewordcom,” namun saya tidak bisa menahan laju efek berita dengan segala HOAX nya. Masih banyak lagi cerita-cerita HOAX yang berawal dari media mainstream. Akhinya jadi abu-abu, dan kalau dibantahpun mereka akan merujuk pada media mainstream sambil bilang: pemerintah ngetes atau iya rokok ga jadi naik karena takut didemo, dan sebagainya. See? Mereka tidak mau mengakui sebagai korban HOAX. Malah balik menuduh dengan logika jongkoknya. Saya tidak tau sampai kapan kita akan mendapat informasi berupa pembodohan publik yang terstruktur, sistematis dan massif seperti sekarang. Tapi yang jelas kita harus terus melawan. Beri tahu BPK bahwa mereka ngaco, sekali-kali sebutlah Jawapos, Tribun, Viva atau Tvone itu oon, supaya mereka jera memberi informasi framing. Minimal mereka tau bahwa kita protes. Selengkapnya : <blockquote class="tr_bq">http://seword.com/media/ketika-institusi-dan-media-jadi-sumber-hoax-kita-bisa-apa/</blockquote> Source link

baru BPK HOAX nasional Politik Salamudin Daeng Ketika Institusi dan Media Jadi Sumber HOAX, Kita Bisa Apa?

Ketika Institusi dan Media Jadi Sumber HOAX, Kita Bisa Apa? Opini : Alifurrahman / Pengamat Politik Pada jaman orde baru, semua media dikont...

Baca selengkapnya »

Temuan Bareskrim Soal Pembelian Lahan Cengkareng Ini Bikin Pejabat Pemprov DKI Jakarta Kelimpungan

02.51 admin 0

<div> <div> <table class="tr-caption-container" style="float: right;margin-left: 1em;text-align: right;"><tr><td style="text-align: center;"><img height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlGAk_2pmrqlhzRK0K3GyfneMFQY5Ep3rH_GQyhCifh_m624Jgx77YugiEpQ2rFzdIKEl_G-pE__7QiOPF3nZ0Ah4E049Z2YbnFL7m1BLZYPzf8MOyJkvDMZubzMmFfcw9EZQIpoeqKFE/s640/Lahan+Cengkareng.jpg" width="640"/></td> </tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lahan cengkareng yang menjadi masalah. Photo by detik,com.</td> </tr></table> Berita Metropolitan.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih terus menelusuri kasus pengadaan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik menduga ada korupsi di pengadaan lahan itu. “Baru dugaan, diduga pada saat pengadaan tanah ada tindak pidana korupsi,” kata Wadir Tipikor Kombes Erwanto Kurniadi saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/7/2016).  <div> “Kita lagi telusuri apakah tindak pidana korupsinya itu mark up lahan, terus kemudian apakah ada gratifikasi juga yang terkait dengan panitia pengadaan yang menerima sejumlah uang yang dilaporkan ke KPK. Apakah itu sedesign dengan pengadaan lahannya,” sambungnya. Saat ditanya berapa dugaan kerugian negara dalam perkara itu, Erwanto mengatakan pihaknya masih menunggu hasil hitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Belum, baru diminta PKN-nya ke BPK. Perhitungan kerugan negarnya kita minta ke BPK,” ujarnya. Dalam perkara ini, Bareskrim telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Kamis (14/7/2016) lalu. Penyidik mencecar Ahok dengan 20 pertanyaan. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun Bareskrim belum ada menetapkan tersangka. (detik/bnkri-1707). </div> </div> <div class="authorboxwrap"> <div class="authorboxfull"> <div class="avatar-container"> <img alt="News Media Indonesia" class="author_avatar img-circle" height="96" src="http://www.Berita%20Metropolitan.com/" width="96"/> </div> </div> </div> <h2 class="sharetitle">Share this</h2> </div> Source link

Temuan Bareskrim Soal Pembelian Lahan Cengkareng Ini Bikin Pejabat Pemprov DKI Jakarta Kelimpungan

BPK Jakarta Barat KPK Namun Bareskrim nasional Politik Temuan Bareskrim Soal Pembelian Lahan Cengkareng Ini Bikin Pejabat Pemprov DKI Jakarta Kelimpungan

Lahan cengkareng yang menjadi masalah. Photo by detik,com. Berita Metropolitan.com , Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskri...

Baca selengkapnya »

Top

Berita unik dan Inspiratif

Kemenpora Dibikin Pusing oleh Eks Menpora Roy Suryo yang Belum Mengembalikan Aset Negara

Tinggal tunggu Audit Akhir, Bulan Oktober ini Ahok pasti ditangkap KPK!

Kisah Menarik Sri Mulyani Mengenang Prestasi Jokowi yang ternyata Jago Keuangan

Ketika Institusi dan Media Jadi Sumber HOAX, Kita Bisa Apa?

Temuan Bareskrim Soal Pembelian Lahan Cengkareng Ini Bikin Pejabat Pemprov DKI Jakarta Kelimpungan

[Popular][noimage][recent][10]

Arsip Blog