Fahri sebut Kinerja Legislasi Pemerintah Jokowi-JK Buruk

<div><br/><br/> <br/><p><strong>Berita Metropolitan</strong> – Wakil Ketua <span class="waslinkname">DPR</span> RI, <span class="waslinkname">Fahri Hamzah</span> memberikan penilaian pada kinerja Presiden <span class="waslinkname">Jokow</span>i sampai saat ini hanya seperti Wali Kota, hal tersebut diutarakannya lantaran kunjungan Jokowi ke beberapa daerah yang dianggapnya tidak memberikan penjelasan substantif terhadap bangsa ini kedepannya.</p><br/><p>“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak Jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi. Memerlukan narasi, percakapan tentang arah kita mau melangkah kemana sebagai bangsa. Kita enggak bisa tolerir presiden ke sana kemari pakai pesawat tapi dia enggak pidato. Yang kita perlukan pidato tentang arah,” ucap Fahri dikutip Berita Metropolitan dari laman <span class="waslinkname">Merdeka</span>.</p><br/><p>Fahri juga melakukan penilaian terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa dikatakan lamban dari kinerja DPR dalam membuat aturan, karena hal tersebut dia menilai buruknya kinerja legislasi pemerintah Jokowi-JK.</p><br/><img alt="Fahri Hamzah" class=" wp-image-13050" height="430" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2-300x172.jpg" srcset="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2-300x172.jpg 300w, http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2.jpg 600w" width="751"/><br/><br/>Fahri Hamzah<br/><br/><p>Sebagai contohnya Fahri mengambil dari DPR yang cepat memproses ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajukan RUU Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB soal perubahan iklim.</p><br/> <br/> <br/><p>“Legislasi juga, presiden ajukan Menteri Siti Nurbaya meminta agar DPR segerakan ratifikasi RUU paris agrement, perubahan iklim. Seminggu dikerjakan DPR bikin rapim cepet semua cepat, dibawa paripurna semua dikerjakan dan sudah keluarkan,” jelasnya.</p><br/><p>Fahri mengatakan bahwa dua tahun pemerintahan ini bekerja telah mensubsidi secara palsu, dia mengatakan hal tersebut atas dasar persoalan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<span class="waslinkname">APBN</span>), Fahri mengkritisi pemotongan penerima subsidi dengan dalih menerima subsidi yang palsu.</p><br/> <br/><p>“Menkeu datang silih berganti, modulnya berubah, tesisnya juga, nah pemerintah memotong penerima subsidi, dengan alasan menerima subsidi yang palsu. Itu artinya 2 tahun ini pemerintah bekerja telah mensubsidi secara palsu, sampai Rp 40 triliun, Rp 36 triliun dibagi ke belanja pusat, belanja daerah hanya Rp 4 triliun,” tandasnya.</p><br/><p>Selain itu, keuntungan <span class="waslinkname">BUMN</span> yang lebih rendah dari modal yang telah diberikan dan tidak sesuai dengan target membuat Fahri heran. Menurutnya, DPR anggaran penyertaan modal negara terus bertambah dan DPR tidak pernah mempersulit pemerintah, hal tersebut dapat dilihat saat Pembahasan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diliakukan empat kali.</p><br/><p>“Kita kritisi ini APBN, karena sebentar lagi akan disahkan. Ini revisi 2 APBN sebelumnya. DPR longgar terhadap APBN. DPR beri kemudahan-kemudahan ke Jokowi. APBN-P 2016, APBN 2017, ini pak jokowi sudah melalui 4 kali fase APBN ini dan relatif DPR enggak mempersulit,” pungkasnya.</p><br/><p>“Keuntungan bumn setiap tahun Rp 40 triliun tapi PMN-nya terus nambah, tapi di APBN-P 2017 ini Rp 47 triliun jadi ini modalnya lebih bayak daripada keuntungan, nah ini harus ada penjelasan,” lanjut Fahri.</p><br/><p> </p><br/><p>Penulis: Nandha Saputra</p><br/> <br/><br/> </div><br/> <br/>

APBN DPR Menteri Lingkungan Hidup nasional Wali Kota Fahri sebut Kinerja Legislasi Pemerintah Jokowi-JK Buruk

Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan penilaian pada kinerja Presiden Jokow i sampai saat ini hanya seperti ...

Baca selengkapnya »

Fahri Hamzah Masih Saja Mengecilkan Prestasi Jokowi : Kita Enggak Bisa Tolerir Presiden...

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBcTeCUNRMrbTa7Ke3DC8Lot_VxWsMLrWlrQQeDmLeDHHqAPhuL5RFu6is8kOVp5m6HGV_w2vZPhw9AjDfhUdLJCA1Z0B1_gObnA3LDVjoJtQOSO_0fKB2ljK5bgrg3cLW4sCt1xxHUU/s640/Fahri_Hamzah_hl.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, presiden selaku kepala negara masih bekerja dengan perspektif kota.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Ini disampaikan Fahri bertepatan dengan dua tahun Presiden Jokowi memimpin, Kamis (20/10).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi,” kata Fahri di kompleks Parlemen Jakarta.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dalam konteks kepemimpinan, Fahri mengkritisi belum jelasnya arah pemerintahan ini. Apalagi, sebagai presiden, Jokowi diharapkan bisa mengkomunikasikan langsung apa yang ingin dicapainya untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Kita nggak bisa tolerir presiden ke sana ke mari pakai pesawat tapi dia gak pidato. Yang kita perlukan pidato tentang arah,” tukas politikus PKS itu.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Ia kemudian mengkritisi APBN 2017 yang harus segera disahkan. DPR, ujarnya, selalu memberi kemudahan terhadap pemerintah soal ini. Sudah empat fase pembahasan APBN dilalui tanpa hambatan berarti.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Nah, yang disorot Fahri adalah kecilnya belanja ke daerah akibat pemotongan-pemotongan. “Apakah itu cocok dengan nawacita? Presiden harus jadi presiden jangan jadi wali kota,” tegasnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dari segi legislasi, Fahri menyayangkan lambannya kinerja pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah dari setiap UU yang dibuat legislatif bersama eksekutif.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Coba cek legislasi pemerintah. PP mangkrak, pemerintahan gak jalan. Pemerintah daerah juga tidak jalan. (Penegakan hukum) lebih kacau,” tambahnya. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: jpnn.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

APBN nasional Parlemen Jakarta Politik Presiden Jokowi UU Fahri Hamzah Masih Saja Mengecilkan Prestasi Jokowi : Kita Enggak Bisa Tolerir Presiden...

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, presiden sel...

Baca selengkapnya »

PKB Tertawa Mendengar Gerindra Bikin Kabinet Bayangan

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPXlIPkXRWRhzvftZLuIFrH10ZSJX5y6XEcVBX8zTqSLFsE31O9zsTd7qIGN980ShamQQ2fy1EPe85nFqad4xpGYjdtXLeDq46sPI-v-0NroKzirgXTt20gAWs9-ehAQh5LzIGSx3qKkU/s640/pkb.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Partai Gerindra mengungkapkan pihaknya memiliki kabinet bayangan yang disiagakan untuk mengambil alih pemerintahan bila sewaktu-waktu pemerintahan yang sah tumbang. PKB menilai gerakan tersebut merupakan tindakan di luar konstitusi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Kita kembali kepada konstitusi. Artinya kalau membuat APBN bayangan dan kabinet bayangan itu gerakan di luar konstitusi,” ucap Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid saat dihubungi, Selasa, (18/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Jazilul menilai seharusnya sebagai partai politik menjalankan amanat Undang-Undang. Hal ini dikarenakan sebagai negara hukum, setiap parpol sudah diberikan hak menyampaikan aspirasi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Di DPR kan setiap fraksi memiliki hak menyampaikan aspirasi, jadi jangan bertindak di luar konstitusi, nanti bisa diketawain orang,” lanjut Jazilul.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Jazilul mengimbau sebaiknya parpol oposisi mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dia mengatakan jika Gerindra serius membentuk kabinet bayangan, artinya mereka sudah melakukan pelanggaran.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Boleh berdebat selama dalam ruang koridor konstitusi, saya yakin para petinggi paham soal itu, baik itu cara memberikan aspirasi dan pengawasan, kan ada aturannya,” pungkasnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sebelumnya, Waketum Gerindra Ferry Juliantoro mengatakan bahwa Gerindra dan PKS masih bersikap oposisi. Dia mengatakan pihaknya memiliki kabinet bayangan dan siap mengambil alih pemerintahan jika sewaktu-waktu pemerintahan yang sah tumbang secara konstitusional maupun tidak konstitusional.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Sebagai oposisi, kami juga punya ‘shadow cabinet’. Jadi di seluruh dunia, oposisi itu punya kabinet bayangan, karena harus siap mengambil alih, baik secara konstitusional maupun tidak, karena kita harus mempersiapkan diri mana tahu kekuasaan itu harus digantikan,” Ferry Juliantono di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016). <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: detik.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

APBN Ferry Juliantono Jazilul Fawaid Medan Merdeka Selatan nasional Politik PKB Tertawa Mendengar Gerindra Bikin Kabinet Bayangan

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Partai Gerindra mengungkapkan pihaknya memiliki kabinet bayangan yang disiagakan untuk mengambil alih pe...

Baca selengkapnya »

Kritikan Tajam untuk MUI yang "Belum" Transparan

<div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengingatkan bahwa semua organisasi yang mendapat dana dari pemerintag dan masyarakat memiliki kewajiban untuk membuka laporan keuangannya. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebagian sumber dananya berasal dari APBN. MUI juga menerima dana dari masyarakat melalui biaya sertifikasi halal yang kini merambah bukan saja untuk produk makanan, minuman, dan kosmetika, tetapi juga semua barang dan jasa.</span></p><br/><p><br/><span>Ketua KIP RI, Abdulhamid Dipopramono mengatakan, Menurut UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, MUI adalah badan publik. Yang disebut badan publik bukan saja lembaga eksekutif, klegislatif, dan yudikatif, tetapi juga badan lain atau organisasi non pemerintah yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Karna itu, MUI seharusnya menginformasikan program-program dan laporan keuangannya ke publik. “Badan publik tidak boleh menunggu diminta informasinya tapi harus proaktif mengumumkannya ke masyarakat,” kata Abdulhamid melalui siaran pers, Minggu (27/3).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sejauh ini, lanjut Abdulhamid, KIP menilai MUI tidak pernah mengumumkan program-program dan laporan keuangannya secara periodik ke masyarakat. Kondisi keuangan MUI, baik uang masuk dan keluarnya, tidak pernah diketahui publik. Sehingga wajar jika akhir-akhir ini sangat ramai dipertanyakan masyarakat. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Apalagi, kini MUI menyatakan ingin mensertifikasi semua sektor kehidupan manusia, tidak saja makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, tetapi juga barang dan jasa termasuk pakaian dan sepatu. Sedangkan untuk melakukan sertifikasi, MUI selama ini memungut dana dari produsen barang dan restoran sebagai obyek. Jika makin banyak obyek yang disertifikasi maka akan semakin banyak pula uang masuk ke MUI. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Abdulhamid mengatakan, uang yang masuk tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang disertifikasi pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen. Misalnya, suatu produk harus disertifikasi secara periodik dan produsen harus membayar, maka uang yang dibayar produsen tersebut pasti dimasukkan ke komponen biaya produksi, dan ujung-ujungnya menyebabkan harga jual produknya naik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Terakhir, kata Abdulhamid, masyarakat harus mulai kritis dan berani mempertanyakan keuangan lembaga-lembaga non pemerintah seperti MUI dan lainnya. Selama ini yang dianggap badan publik hanya pemerintah yang terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, padahal banyak uang mengalir ke lembaga non pemerintah baik lewat APBN, APBD, dana masyarakat, dan/atau luar negeri.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Masyarakat harus berani meminta informasi ke mereka dan jika tidak dilayani dengan baik bisa mengadukannya ke KIP untuk disidang,” tukas Abdulhamid. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: jpnn.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

APBD APBN KIP MUI nasional Politik Kritikan Tajam untuk MUI yang "Belum" Transparan

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengingatkan bahwa semua organisasi yang mendapat dana dari pemerintag dan ...

Baca selengkapnya »

Dari 1,8 Juta Kelas, cuma 466 ribu yang layak, Jokowi langsung Pecut Mendikbud, Begini katanya!

<div><br/><br/> <br/><p><strong>Berita Metropolitan –</strong> Presiden Jokowi telah memimpin rapat untuk alokasi dana APBN di sektor pendidikan dan kesehatan.</p><br/><p>Ia kembali mewanti-wanti dan melakukan perombakan supaya alokasi dana dapat tepat sasaran.</p><br/><p>“Saya menekankan agar akses siswa terutama siswa miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan menjadikan ini sebuah prioritas. Untuk itu saya minta Mendikbud menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan pastikan bahwa kartu tersebut betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran,” ucap Jokowi dikutip Berita Metropolitan.</p><br/><img alt="Jokowi." class=" wp-image-10824" height="462" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/1337e58d-fc55-4d4f-8a87-9db2a3376bf2_169.jpg" width="810"/><br/><br/>Jokowi.<br/><br/><p>Untuk anggaran pendidikan, bukan hanya tertuju pada itu saja. Namun, infrastruktur dari pendidikan juga harus mendapat sorotan khususn.</p><br/> <br/> <br/><p>“Saya mendapat informasi bahwa dari 1,8 juta ruang kelas hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dari 212 ribu sekolah ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan,” sesal Jokowi.</p><br/><p>Lain halnya dengan sektor kesehatan, Jokowi merasa senang karena untuk alokasi dana 95 persen distribusi KIS dianggap tepat sasaran.</p><br/> <br/><p>“Saya juga minta paradigma program kesehatan jangan berorientasi pada kuratif tapi atau mengobati yang sakit saja, tapi juga lakukanlah edukasi dan pembudayaan hidup sehat dalam masyarakat kita,” tutup Jokowi.</p><br/><p> </p><br/><p>Penulis Nina</p><br/> <br/><br/> </div><br/> <br/>

APBN Kartu Indonesia Pintar KIS nasional Penulis Nina Dari 1,8 Juta Kelas, cuma 466 ribu yang layak, Jokowi langsung Pecut Mendikbud, Begini katanya!

Berita Metropolitan – Presiden Jokowi telah memimpin rapat untuk alokasi dana APBN di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia kembali mewanti-...

Baca selengkapnya »

Duh Malunya, Kader Korupsi, Publik Belum Puas kok Ngarep Dana Parpol

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh53XPfUcZmpoAtrQOBXqRhuRDzmclTzKWLwOWBVvqhlIO-c4tYBsMgZSjeI5Xl4HorT2tAYwoqd4hP9BJIVuWNmeascMY9p6qIhnglAzCr1Hu5eSKe-sONlfV0lUjrGA7VCDVe-ZBDz1I/s640/dana+parpol.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta </b>–  Pemerintah masih mengaji jumlah kenaikan dana parpol yang selama ini diperdebatkan agar tidak membebani APBN.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada prinsipnya pemerintah memahami kebutuhan dan keluhan parpol soal tingginya biaya politik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Namun, menurut Pramono, usukan Komisi II DPR yang meminta kenaikan 50 kali lipat dari jumlah yang diterima parpol saat ini akan mendapatkan respon negatif dari publik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Kalau angkanya 50 kali lipat akan sangat mengejutkan publik. Presiden memberikan arahan kepada Mendagri untuk dikaji (angka) yang pantas dan patut, tapi tidak membebani APBN,” ujar Pramoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Untuk mendapatkan angka yang patut, tegas Pramono, akan diputuskan pemerintah bersama DPR setelah mendengarkan masukan dari publik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Dan angka yang pemerintah juga mampu.”</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Meski demikian, Pramono mengatakan bahwa kenaikan dana parpol tidak menjamin akan menekan angka korupsi. Ia mengibaratkan korupsi seperti candu narkoba.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Perilaku korupsi tidak dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi seseorang.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Jadi orang yang melakukan korupsi, walaupun bukan orang yang kurang, banyak orang yang secara ekonomi mampu, secara kedudukan terhormat tetapi mereka tetap melakukan hal yang sama,” tandasnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pramono berharap, kenaikan dana parpol bisa diikuti oleh reformasi internal parpol.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pasalnya, indeks kepuasan publik terhadap kinerja parpol masih rendah karena dianggap masih rawan perilaku korupsi. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: jpnn.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

APBN Berita Metropolitan DPR Kompleks Istana Kepresidenan nasional Politik Duh Malunya, Kader Korupsi, Publik Belum Puas kok Ngarep Dana Parpol

Berita Metropolitan.com, Jakarta –  Pemerintah masih mengaji jumlah kenaikan dana parpol yang selama ini diperdebatkan agar tidak membebani ...

Baca selengkapnya »

Soal Pengangkatan Sri Mulyani Jadi Menkeu, SBY: Bravo!

<div><br/><br/><br/> <br/><p><br/><br/></p><div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><b><span class="waslinkname"><img height="355" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqZ68elv5uSsfkY1Sw68IruOmEoxdRbTwSh2wLrfMlE6Rzk2Juv3uAMwMwAVwi5-tbwTbjRXtRb_2F6ZgVjCheidyim1w6_1IIkklf1pxKL7zenCeUNkRc5rH22t4uc2ZnZQm7aCtoIZeN/s640/sby+1.jpg" width="640"/></span></b></div><br/><p><span><b>Berita Metropolitan –</b> Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Yudhoyono menilai keputusan Jokowi memanggil Sri Mulyani sangat tepat. Bahkan dia mengapresiasi dengan kata “Bravo”.</span><br/></p><p><span><br/></span><span>“Pengangkatan SMI oleh Presiden Jokowi saya nilai sangat tepat.<br/><br/>Bravo. Semoga tekanan berat terhadap APBN dan fiskal bisa segera<br/><br/>diatasi,” kata Yudhoyono lewat cuitan di akun Twitter pribadinya<br/><br/>@SBYudhoyono, Minggu (14/8/2016), malam.</span><br/><span><br/></span><span><br/></span><br/><span><br/></span><span>Menurut Yudhoyono, Indonesia memerlukan strategi dan kebijakan<br/><br/>pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berorientasi pada manusia.<br/><br/>“Saya yakin, SMI sangat paham,” ujarnya.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Apalagi, kata dia, Sri Mulyani<br/><br/> adalah mantan pejabat senior di Bank Dunia. “SMI paham tentang<br/><br/>pertumbuhan yang adil, pengurangan kemiskinan dan ketimbangan dan juga<br/><br/>SDGs,” kata Yudhoyono.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Dalam cuitannya, Yudhoyono bercerita pengalamanya tujuh tahun bekerja dengan Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani adalah sosok yang keras dan kritis tapi loyal. “Dan Menkeu model inilah yang bikin ekonomi aman dan maju,” cuit Yudhoyono.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Itu terbukti saat Sri Mulyani dengan langkah-langkah yang menurut Yudhoyono rasional bisa menyelamatkan Indonesia terseret krisis ekonomi global pada 2008.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Yudhoyono melanjutkan, pernyataan dan langkah-langkah yang bakal diambil Sri Mulyani memberikan harapan.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>“SMI garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal, termasuk<br/><br/>“spending cut”, serta peningkatan penerimaan pajak yang rasional,” kata<br/><br/>Yudhoyono.</span><br/><span><br/></span><span><br/></span><br/><span><br/></span><span>“Pikiran jernih seperti ini juga dimiliki oleh banyak pihak, seperti Wapres Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat negara dan ekonom kita,” lanjutnya.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Yudhoyono yakin, Sri Mulyani sangat mengerti inti persoalan ekonomi Indonesia dua tahun terakhir sehingga solusi yang dipilihnya tepat.</span></p><br/> <br/><p><span>“Mungkin banyak pihak yang tak nyaman dengan langkah SMI, tetapi<br/><br/>laksana obat yang mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan,” cuit<br/><br/>Yudhoyono lagi.</span></p><br/><p><span><br/></span><span>Di era pemerintahan Yudhoyono, Sri Mulyani<br/><br/> pernah menjabat Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang<br/><br/>Perekonomian serta pernah pula duduk sebagai Kepala Badan Perencanaan<br/><br/>Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional<br/><br/>sebelum menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 2010 hingga<br/><br/> 27 Juli 2016.(kompas.com)</span></p><br/><p><span> </span><span><span class="fwn fcg"><span class="fwb fcg"><i><b>baca juga: <span class="waslinkname">80 Persen Pengguna Facebook dan Twitter Lebih Menyukai Ahok</span></b></i></span></span></span></p><br/></div><br/><p><br/><br/></p></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBN Indonesia nasional Politik SMI Sri Mulyani Soal Pengangkatan Sri Mulyani Jadi Menkeu, SBY: Bravo!

Berita Metropolitan – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulya...

Baca selengkapnya »

Soal Pemilihan Sri Mulyani Jadi Menkeu, Ini Pujian dan Nasehat SBY Pada Langkah Jokowi

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani." height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip9JX4KswJOIJ1it6_k-aZJcdYTPh_6VkCiMV5YV22SehO7GvjOhBjp8TBQlaSslDH96ecnIpaqC9hjgiyfsf_e96PClnrpNqAVlNXMvkbIxfTd_TTom0U3Clu74rQlM7Dj_KrOA2s2VMs/s640/Menteri+Keuangan+Sri+Mulyani.jpg" title="Menteri Keuangan Sri Mulyani." width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Menteri Keuangan Sri Mulyani. Photo: Kompas.com</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com – </strong>Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan.<br/></p><p>Yudhoyono menilai keputusan Jokowi memanggil Sri Mulyani sangat tepat. Bahkan dia mengapresiasi dengan kata “Bravo”.</p><br/><p>“Pengangkatan SMI oleh Presiden Jokowi saya nilai sangat tepat. Bravo. Semoga tekanan berat terhadap APBN dan fiskal bisa segera diatasi,” kata Yudhyono lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (14/8/2016), malam.</p><br/><p>Menurut Yudhyono, Indonesia memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berorientasi pada manusia. “Saya yakin, SMI sangat paham,” ujarnya.</p><br/><p>Apalagi, kata dia, Sri Mulyani adalah mantan pejabat senior di Bank Dunia. “SMI paham tentang pertumbuhan yang adil, pengurangan kemiskinan dan ketimbangan dan juga SDGs,” kata Yudhyono.</p><br/><p>Dalam cuitannya, Yudhyono bercerita pengalamanya tujuh tahun bekerja dengan Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani adalah sosok yang keras dan kritis tapi loyal. “Dan Menkeu model inilah yang bikin ekonomi aman dan maju,” cuit Yudhoyono.</p><br/><p>Itu terbukti saat Sri Mulyani dengan langkah-langkah yang menurut Yudhoyono rasional bisa menyelamatkan Indonesia terseret krisis ekonomi global pada 2008.</p><br/><p>Yudhoyono melanjutkan, pernyataan dan langkah-langkah yang bakal diambil Sri Mulyani memberikan harapan.</p><br/><p>“SMI garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal, termasuk “spending cut”, serta peningkatan penerimaan pajak yang rasional,” kata Yudhoyono.</p><br/><p>(Baca: Sri Mulyani: Uang Tebusan Naik Setengah Triliun Per Hari Tidak Cukup)</p><br/><p>“Pikiran jernih seperti ini juga dimiliki oleh banyak pihak, seperti Wapres Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat negara dan ekonom kita,” lanjutnya.</p><br/><p>Yudhoyono yakin, Sri Mulyani sangat mengerti inti persoalan ekonomi Indonesia dua tahun terakhir sehingga solusi yang dipilihnya tepat.</p><br/><p>“Mungkin banyak pihak yang tak nyaman dengan langkah SMII, tetapi laksana obat yang mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan,” cuit Yudhyono lagi.</p><br/><p>Di era pemerintahan Yudhoyono, Sri Mulyani pernah menjabat Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian serta pernah pula duduk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 2010 hingga 27 Juli 2016. (Sumber: Kompas.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APBN Indonesia Menteri Koordinator nasional Politik SMII Soal Pemilihan Sri Mulyani Jadi Menkeu, Ini Pujian dan Nasehat SBY Pada Langkah Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Photo: Kompas.com Berita Metropolitan.com –  Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar terkait ...

Baca selengkapnya »