Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan penilaian pada kinerja Presiden Jokowi sampai saat ini hanya seperti Wali Kota, hal tersebut diutarakannya lantaran kunjungan Jokowi ke beberapa daerah yang dianggapnya tidak memberikan penjelasan substantif terhadap bangsa ini kedepannya.
“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak Jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi. Memerlukan narasi, percakapan tentang arah kita mau melangkah kemana sebagai bangsa. Kita enggak bisa tolerir presiden ke sana kemari pakai pesawat tapi dia enggak pidato. Yang kita perlukan pidato tentang arah,” ucap Fahri dikutip Berita Metropolitan dari laman Merdeka.
Fahri juga melakukan penilaian terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa dikatakan lamban dari kinerja DPR dalam membuat aturan, karena hal tersebut dia menilai buruknya kinerja legislasi pemerintah Jokowi-JK.
Fahri Hamzah
Sebagai contohnya Fahri mengambil dari DPR yang cepat memproses ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajukan RUU Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB soal perubahan iklim.
“Legislasi juga, presiden ajukan Menteri Siti Nurbaya meminta agar DPR segerakan ratifikasi RUU paris agrement, perubahan iklim. Seminggu dikerjakan DPR bikin rapim cepet semua cepat, dibawa paripurna semua dikerjakan dan sudah keluarkan,” jelasnya.
Fahri mengatakan bahwa dua tahun pemerintahan ini bekerja telah mensubsidi secara palsu, dia mengatakan hal tersebut atas dasar persoalan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Fahri mengkritisi pemotongan penerima subsidi dengan dalih menerima subsidi yang palsu.
“Menkeu datang silih berganti, modulnya berubah, tesisnya juga, nah pemerintah memotong penerima subsidi, dengan alasan menerima subsidi yang palsu. Itu artinya 2 tahun ini pemerintah bekerja telah mensubsidi secara palsu, sampai Rp 40 triliun, Rp 36 triliun dibagi ke belanja pusat, belanja daerah hanya Rp 4 triliun,” tandasnya.
Selain itu, keuntungan BUMN yang lebih rendah dari modal yang telah diberikan dan tidak sesuai dengan target membuat Fahri heran. Menurutnya, DPR anggaran penyertaan modal negara terus bertambah dan DPR tidak pernah mempersulit pemerintah, hal tersebut dapat dilihat saat Pembahasan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diliakukan empat kali.
“Kita kritisi ini APBN, karena sebentar lagi akan disahkan. Ini revisi 2 APBN sebelumnya. DPR longgar terhadap APBN. DPR beri kemudahan-kemudahan ke Jokowi. APBN-P 2016, APBN 2017, ini pak jokowi sudah melalui 4 kali fase APBN ini dan relatif DPR enggak mempersulit,” pungkasnya.
“Keuntungan bumn setiap tahun Rp 40 triliun tapi PMN-nya terus nambah, tapi di APBN-P 2017 ini Rp 47 triliun jadi ini modalnya lebih bayak daripada keuntungan, nah ini harus ada penjelasan,” lanjut Fahri.
Penulis: Nandha Saputra
Posting Komentar