Berita unik dan Inspiratif: Kementerian Lingkungan Hidup

Akhirnya...Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi

19.26 admin 0

<div> <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"> <img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzVaUVqnkp1WYiYQJOw_epepvD_bMwqnc3I9VNnMuGt9Qww3yPgKcKmjpAH6qGcoifemhYVSNyXZb51LlR6evy55BM0AkGQL0VljpSutrNfr30wB2Ya9eBXXpDhdzIoWSXezRhDL-iel88/s640/luhut.jpg" width="640"/></div> Berita Metropolitan – Pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016). “Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta),” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara, mulai dari Kementerian LHK, BPPT, Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI serta PLN. “Malam ini dan besok kami akan membuat press release mengenai semua itu,” ujar Luhut. Selain dengan tujuh lembaga tersebut, Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dilanjutkannya kembali reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Luhut, Presiden Jokowi menekankan agar kepentingan nelayan diprioritaskan. “Jangan sampai ada yang membelok-belokan nelayan akan menjadi korban,” ujar Luhut. Pada Juni lalu, Menko Maritim yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli menyatakan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan secara permanen. Saat itu, dinyatakan bahwa alasan penghentian karena adanya pelanggaran berat, seperti pembangunan di atas kabel PLN, serta mengganggu lalu lintas kapal. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penghentian dilakukan tanpa adanya keputusan tertulis. Selain itu, Basuki menilai seorang menteri tidak berwenang mengeluarkan keputusan dalam proyek reklamasi. Karena ia menganggap wewenang itu harus langsung dari presiden. <h2> Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi</h2> Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta telah didasarkan pada kajian-kajian yang tepat. “Lah iyalah. Masak kami bego,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9/2016) petang. Luhut menegaskan bahwa kajian yang telah dilakukan, antara lain kajian mengenai lingkungan, elektifikasi, perhubungan, dan kajian pembangunan. Kajian itu menunjukkan tidak ada masalah jika proyek reklamasi tetap dilanjutkan. Selain itu, kajian yang dianggap paling penting yakni kajian mengenai keberadaan nelayan di sekitar proyek itu. “Terutama menyangkut masalah nelayan. Nelayan itu akan kami urus yang jumlahnya 12.000 atau 24.000. Tapi kalau data kami, ada 12.000. Itu perintah Presiden supaya mendapat prioritas untuk diurus,” ujar Luhut. Justru, Luhut memastikan bahwa kondisi nelayan akan semakin baik jika proyek reklamasi dilanjutkan. “Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat dari Pemda dari reklamasi,” ujar Luhut. Kajian itu juga menunjukkan bahwa proyek reklamasi bakal menjadi 40 persen sumber air bagi Jakarta.  Mengenai detil kajian apa yang mendasari keputusan itu, Luhut mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akan mengungkapkannya kepada publik. Siti akan mengadakan konferensi pers mengenai hal itu. Sebelumnya, Pulau C, D dan G disegel pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mei 2016 lalu. Hal itu lantaran terjadi pelanggaran oleh pengembang dalam reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta itu. Belakangan, Menteri Koordinator Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, mengeluarkan surat keputusan tiga menteri yang membatalkan proyek reklamasi tersebut. Tiga menteri tersebut, yakni Menteri Rizal sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.(kompas.com) </div> Source link

Akhirnya...Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi

Berita Metropolitan – Pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan itu ...

Baca selengkapnya »

Catat! Ahok Cengen dan Tukang Ngadu Ke Jokowi Kayak Anak SD, Kata Rizal Ramli

20.51 admin 0

Jakarta, Berita Metropolitan – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cengeng. Ini terkait langkah Pemprov DKI mengirmkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembatalan proyek reklamasi Pulau G yang dilakukan Tim Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><img height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIFziMLcXdeObNAPa_yQXGcttbzNRZRVwXOyN1-6_NqUlstK_PFjDSDaU8pmQmZeJmAcARTg8bp9PnvuPU-KnKhNsjQTNWCq7DeiECxKeuHKVdRCrQV-WbsKPJFgCDOnYzTPUX5SDfFW23/s640/cengeng.jpg" width="640"/></div> “Jangan cengenglah gitu jadi orang. Keputusan reklamasi Teluk Jakarta jangan lupa masing-masing menteri punya kewenangan yang dilindungi Undang-Undang,” ungkap Rizal di Jakarta, Rabu (13/7/16). Rizal mencontohkan, kewenangan wilayah pelabuhan berada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), wilayah laut di luar pelabuhan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan wilayah lingkungan hidup wewenang Kementerian Lingkungan Hidup. “Misalnya daerah pelabuhan kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan wewenang KKP, wilayah lingkungan hidup dari KLH. Satu menteri saja bisa batalkan, ini tiga menteri dan itu Undang-undang,” katanya. Menurut Rizal, jangan selalu mengacu kepada landasan hukum yang sudah lama. Selain itu, tidak perlu segalanya dilaporkan ke Presiden. “Dan jangan terus mengacu UU lama Perpres 1995 kan ada UU lebih baru, Perpres baru. Berpikir modern jangan kuno, jangan cengeng lah masa segala macam mau diaduin Presiden,” pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi dari komite gabungan reklamasi. Surat tersebut dikirim dengan fakta mengenai perizinan yang diberikan kepada pengembang Pulau G. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menjadi pertimbangan sebelum keputusan final reklamasi. [sindonews.com] Source link

Kementerian Lingkungan Hidup KLH Menurut Rizal nasional Politik UU Catat! Ahok Cengen dan Tukang Ngadu Ke Jokowi Kayak Anak SD, Kata Rizal Ramli

Jakarta, Berita Metropolitan – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha...

Baca selengkapnya »

Ide Sepele dan Sederhanan Jokowi, Penggunaan Plastik Turun 30% Belum Sampai 6 Bulan

18.51 admin 0

Jakarta, Berita Metropolitan – Sejak dilakukannya uji coba kebijakan plastik berbayar di peritel modern yang ada di 23 kota di tanah air dari pertengahan Februari hingga akhir Mei 2016, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, penggunaan kantong plastik di masyarakat berkurang hingga 30 persen. <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><img height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV_Kn8H39FPMz-oPiNmkR4SI6oTUqw3151oM8Ct9QmFS3Y3fCD3jXgoKa68czGmU_4dEaZaDDjZqrZ8FeRNC9CLTdngjTXsWRWv-Au2zZ3dRLqQ4M2NESwKGQ_bBrxFPbAfuw_69Hkhsa3/s640/plastik.jpg" width="640"/></div> Wakil Ketua Aprindo, Tutum Rahanta mengatakan, sejak diberlakukannya aturan itu, tampak penggunaan kantong plastik di sejumlah ritel modern di tanah air berkurang drastis. Dia menjelaskan banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan plastik untuk membeli barang-barang berukuran kecil, namun saat aturan plastik berbayar berlaku, jadi enggan untuk menggunakan plastik tersebut. Rata-rata sebuah kantong plastik dikenakan biaya sebesar Rp 200 per plastik. “Sejak tahap pertama trial itu saja, dampaknya sudah sangat positif. Penurunan pemakaian kantong belanja waktu kami menerapkanharga Rp 200 lebih kurang 30 persen, artinya sangat positif. 30 persen itu dihitung dari persentase seluruh anggota dan dijumlahkan, jadi segitu hitungannya,” ujar Tutum saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/16). Saat aturan itu berlaku, sejumlah masyarakat bahkan membawa kantong belanja sendiri. Tutum mengatakan, ada beragam alasan masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri, atau tidak membawa kantong belanja, namun tidak menggunakan kantong plastik berbayar. Pertama, ada yang menganggap bahwa harga Rp 200 per plastik dianggap terlalu mahal sehingga mereka membawa kantong belanja sendiri. Kedua, sejumlah masyarakat menganggap dengan tidak menggunakan kantong plastik artinya ikut serta untuk menyelamatkan lingkungan. “Banyak versi, ada orang kaya yang belanja jutaan, harga plastik Rp 200 dia anggap kemahalan, susah. Ada masyarakat bawah dia merasa tanggung jawab dia, malah dia tidak ingin mengambil kantong plastik itu,” ujar Tutum. Meski Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum keluar, kata Tutum, Aprindo sudah mendapatkan surat edaran dari KLHK untuk meneruskan program tersebut. Surat edaran itu diterima Aprindo pada 7 Juni untuk melanjutkan program plastik berbayar yang dimulai pada 1 Juni. Sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar diikuti 23 kota di Indonesia sejak 21 Februari hingga 31 Mei 2016. Saat ini KLHK tengah menyusun payung hukum untuk menerapkan kebijakan tersebut agar dilakukan oleh peritel di seluruh Indonesia. [kompas] Source link

Ide Sepele dan Sederhanan Jokowi, Penggunaan Plastik Turun 30% Belum Sampai 6 Bulan

Kementerian Lingkungan Hidup KLHK nasional Politik Tutum Rahanta Wakil Ketua Aprindo Ide Sepele dan Sederhanan Jokowi, Penggunaan Plastik Turun 30% Belum Sampai 6 Bulan

Jakarta, Berita Metropolitan – Sejak dilakukannya uji coba kebijakan plastik berbayar di peritel modern yang ada di 23 kota di tanah air dar...

Baca selengkapnya »

Berita unik dan Inspiratif

Akhirnya...Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi

Catat! Ahok Cengen dan Tukang Ngadu Ke Jokowi Kayak Anak SD, Kata Rizal Ramli

Ide Sepele dan Sederhanan Jokowi, Penggunaan Plastik Turun 30% Belum Sampai 6 Bulan

[Popular][noimage][recent][10]

Arsip Blog