Fahri sebut Kinerja Legislasi Pemerintah Jokowi-JK Buruk

<div><br/><br/> <br/><p><strong>Berita Metropolitan</strong> – Wakil Ketua <span class="waslinkname">DPR</span> RI, <span class="waslinkname">Fahri Hamzah</span> memberikan penilaian pada kinerja Presiden <span class="waslinkname">Jokow</span>i sampai saat ini hanya seperti Wali Kota, hal tersebut diutarakannya lantaran kunjungan Jokowi ke beberapa daerah yang dianggapnya tidak memberikan penjelasan substantif terhadap bangsa ini kedepannya.</p><br/><p>“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak Jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi. Memerlukan narasi, percakapan tentang arah kita mau melangkah kemana sebagai bangsa. Kita enggak bisa tolerir presiden ke sana kemari pakai pesawat tapi dia enggak pidato. Yang kita perlukan pidato tentang arah,” ucap Fahri dikutip Berita Metropolitan dari laman <span class="waslinkname">Merdeka</span>.</p><br/><p>Fahri juga melakukan penilaian terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa dikatakan lamban dari kinerja DPR dalam membuat aturan, karena hal tersebut dia menilai buruknya kinerja legislasi pemerintah Jokowi-JK.</p><br/><img alt="Fahri Hamzah" class=" wp-image-13050" height="430" src="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2-300x172.jpg" srcset="http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2-300x172.jpg 300w, http://www.okterus.com/wp-content/uploads/2016/10/download-2.jpg 600w" width="751"/><br/><br/>Fahri Hamzah<br/><br/><p>Sebagai contohnya Fahri mengambil dari DPR yang cepat memproses ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajukan RUU Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB soal perubahan iklim.</p><br/> <br/> <br/><p>“Legislasi juga, presiden ajukan Menteri Siti Nurbaya meminta agar DPR segerakan ratifikasi RUU paris agrement, perubahan iklim. Seminggu dikerjakan DPR bikin rapim cepet semua cepat, dibawa paripurna semua dikerjakan dan sudah keluarkan,” jelasnya.</p><br/><p>Fahri mengatakan bahwa dua tahun pemerintahan ini bekerja telah mensubsidi secara palsu, dia mengatakan hal tersebut atas dasar persoalan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<span class="waslinkname">APBN</span>), Fahri mengkritisi pemotongan penerima subsidi dengan dalih menerima subsidi yang palsu.</p><br/> <br/><p>“Menkeu datang silih berganti, modulnya berubah, tesisnya juga, nah pemerintah memotong penerima subsidi, dengan alasan menerima subsidi yang palsu. Itu artinya 2 tahun ini pemerintah bekerja telah mensubsidi secara palsu, sampai Rp 40 triliun, Rp 36 triliun dibagi ke belanja pusat, belanja daerah hanya Rp 4 triliun,” tandasnya.</p><br/><p>Selain itu, keuntungan <span class="waslinkname">BUMN</span> yang lebih rendah dari modal yang telah diberikan dan tidak sesuai dengan target membuat Fahri heran. Menurutnya, DPR anggaran penyertaan modal negara terus bertambah dan DPR tidak pernah mempersulit pemerintah, hal tersebut dapat dilihat saat Pembahasan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diliakukan empat kali.</p><br/><p>“Kita kritisi ini APBN, karena sebentar lagi akan disahkan. Ini revisi 2 APBN sebelumnya. DPR longgar terhadap APBN. DPR beri kemudahan-kemudahan ke Jokowi. APBN-P 2016, APBN 2017, ini pak jokowi sudah melalui 4 kali fase APBN ini dan relatif DPR enggak mempersulit,” pungkasnya.</p><br/><p>“Keuntungan bumn setiap tahun Rp 40 triliun tapi PMN-nya terus nambah, tapi di APBN-P 2017 ini Rp 47 triliun jadi ini modalnya lebih bayak daripada keuntungan, nah ini harus ada penjelasan,” lanjut Fahri.</p><br/><p> </p><br/><p>Penulis: Nandha Saputra</p><br/> <br/><br/> </div><br/> <br/>

APBN DPR Menteri Lingkungan Hidup nasional Wali Kota Fahri sebut Kinerja Legislasi Pemerintah Jokowi-JK Buruk

Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan penilaian pada kinerja Presiden Jokow i sampai saat ini hanya seperti ...

Baca selengkapnya »

PT APSL Bikin Ulah, Tujuh Polisi Hutan dan Petugas Disandera Usai Segel Lahan

<div><br/><div style="text-align: justify;"><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGn9DqDB0rNZ0MMgBCQN7xnQOGebYDdIqg4KIC7WcTPpgWUH-3zo5RjmQnH5jQAg4DK-STs3_2yDcWqVKP_Hebz2oNe4kUVRTV2kU2DuP7otVMhNUZg7-P55iJs4uAH6f9st1KeeFOq59T/s640/Siti+Nurbaya+Bakar.jpg" title="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Photo: Kompas.com</span></td><br/></tr></table><p><span><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan disandera sekelompok orang saat menyegel lahan yang terbakar.</span></p></div><br/><p><br/><span>Dikutip dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin (5/9/2016), sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).</span></p><br/><p><br/><span>Hal ini pun menyulut respons keras Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.</span></p><br/><p><br/><span>“Itu melawan hukum dan merendahkan kewibawaan negara, apalagi diduga perusahaan terlibat,” ujar Siti Nurbaya di Jakarta, Minggu (4/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span>Sebelum disandera, polisi hutan dan penyidik dari Balai Penegakan Hukum KLH sedang menyegel dan mengumpulkan barang bukti kebakaran hutan, Jumat (2/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span>Namun dalam perjalanan, mereka dicegat massa, kemudian dipaksa untuk mencabut segel serta menghapus foto dan video yang direkam.</span></p><br/><p><br/><span>Polisi hutan dan penyidik KLH itu menemukan indikasi kuat bahwa PT APSL memakai modus pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit. Adapun anggota kelompok tani itu adalah pekerja PT APSL.</span></p><br/><p><br/><span>Cara itu selama ini diketahui sebagai modus umum perambahan. Aparat pun menemukan lokasi kebun sawit yang terbakar amat luas dan berasap, dan ada di hutan produksi.</span></p><br/><p><br/><span>“Semua aktivitas di lokasi itu ilegal,” kata Siti.</span></p><br/><p><br/><span>Selain itu, polisi hutan dan penyidik KLH juga menemukan penumpukan kayu yang akan jadi jalur bakar. Dengan demikian, ada indikasi lahan itu siap dibakar.</span></p><br/><p><br/><span>Namun, temuan yang sebelumnya direkam kamera itu terpaksa dihapus atas paksaan massa penyandera. Berdasarkan pengakuan korban sandera, sekitar seratus penyandera mengancam akan memukul dan membunuh.</span></p><br/><p><br/><span>Setelah melalui negosiasi yang menghadirkan Kapolres Rokan Hulu, massa pun melepaskan sandera pada Sabtu (3/9/2016) dini hari.</span></p><br/><p><br/><span>Menanggapi berbagai temuan dan aksi penyanderaan, Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya kini mengincar PT APSL.</span></p><br/><p><br/><span>“Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT APSL jadi prioritas kami,” kata Siti.</span></p><br/><p><br/><span>Tiga poin penting terkait APSL, yakni perambahan hutan, kebakaran di kebun, dan penyanderaan.</span></p><br/><p><br/><span>Sedangkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, karena kejadian itu, kasus kebakaran APSL diambil alih Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK.</span></p><br/><p><br/><span>“Kami perkuat pengamanan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan,” ucapnya.</span></p><br/><p><br/><span>Saat dikonfirmasi, PT APSL membantah telah memerintahkan dan menjadi dalang atas aksi penyanderaan. Menurut pengacara PT APSL, Novalina Sirait, lahan yang terbakar itu milik kelompok tani, bukan milik perusahaan.</span></p><br/><p><br/><span>“Luas lahan PT APSL hanya 3.112 hektar di Rokan Hulu. Lahan kami tak terbakar, yang terbakar milik warga,” ujarnya.</span></p><br/><p><br/><span>Sebelumnya, pengungsi yang ditemui di tepian Sungai Rokan Kiri mengaku bekerja di PT APSL. Mereka menyebut, lokasi perusahaan di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.</span></p><br/><p><br/><span>PT APSL sebelumnya menjadi sorotan setelah beredar foto di media sosial yang memperlihatkan kongko-kongo petinggi perusahaan itu dengan sejumlah perwira polisi di Riau.</span></p><br/><p><br/><span>Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di masyarakat, mengingat PT APSL lepas dari jerat hukum atas kasus pembakaran hutan.</span></p><br/><p><br/><span>Namun, Polda Riau membantah foto tersebut terkait pertemuan pejabat polisi dengan petinggi PT APSL untuk membahas kasus kebakaran hutan di Riau.</span></p><br/><p><br/><span>“Gambar itu dimasukkan ke Instagram oleh salah satu anggota kami, ternyata malah diberitakan seolah ada kongko dengan tersangka. Tidak begitu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo.</span></p><br/><p><br/><span>Guntur menganggap, berita yang diedarkan itu terlalu menyudutkan dan penuh opini.</span></p><br/><p><br/><span>“Tidak mendasar membuat beritanya. Makanya mesti konfirmasi dulu,” kata dia. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: Kompas.com)</span></span></p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

APSL KLH Menteri Lingkungan Hidup nasional Politik Sungai Rokan Kiri PT APSL Bikin Ulah, Tujuh Polisi Hutan dan Petugas Disandera Usai Segel Lahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Photo: Kompas.com Berita Metropolitan.com, Jakarta – Tujuh polisi hutan dan peny...

Baca selengkapnya »