Berita unik dan Inspiratif: Efendi Simbolon

Kunjungi Sari Rejo, Rombongan Efendi Simbolon Cs Dinilai Cuma Ajang Cari Muka dan Pencitraan!

Medan, Berita Metropolitan – Konflik lahan melibatkan TNI AU Lanud Sowoendo Medan dengan warga di Kelurahan Sari Rejo, terus mengundang perhatian banyak pihak termasuk anggota DPR RI. <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><img height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfOl11scG92QqwtAkPcid5qGgQAyqXgf_6V3r7l_RoxF5ywrewCvWxtLyCQtGATLnNXjLaIhiuhQLK2b5lB6MWcMLv5GqDpAYNYjh2Gq0dJr8Z2WIB_cMR-p4XuXA7gKD-dufBuzq_fakI/s640/efendi.jpg" width="640"/></div> Tercatat, sudah tiga kali rombongan legislator senayan datang ke Sari Rejo sejak kerusuhan sengketa lahan pada 15 Agustus lalu.  Jumat, (2/9/16) lalu, rombongan Komisi 1 DPR RI datang ke Sari Rejo menemui warga. Namun, tidak terlihat program jelas DPR terkait penyelesaian persoalan lahan di Sari Rejo. Kecendrungan inipun dikritisi oleh pengamat Sosial Politik Shohibul Anshor Siregar.  Shohibul menilai kunjungan anggota DPR RI memunculkan kesan hanya jadi ajang pencitraan.  “Semua anggota dewan berhentilah datang kesini (Sari Rejo) kalau hanya sekedar cakap-cakap. Kita ingin solusi dari panglima tertinggi, yakni Presiden Jokowi. Hanya dia yang bisa melakukan sesuatu untuk kasus ini. Pergilah kalian (anggota dewan) ke Istana, katakan pada Jokowi, Sari Rejo adalah salah satu titik konflik, dari ratusan kalau tidak ribuan. Berikan fatwa untuk Keputusan MA yang memenangkan rakyat,” tegas Shobibul ketika ditemui di Medan, Minggu (4/9/16). Lanjut dijelaskan Shohibul, persoalan Sari Rejo sejatinya telah disampaikan langsung pada 2009 ke Wakil Presiden RI kala itu, Jusuf Kalla.  Namun hingga saat ini, tidak ada solusi konkrit dari pemerintah atas hak rakyat mendapat kepastian hukum atas lahan yang secara sah dimiliki dan dikuatkan oleh putusan inkrah dari MA.  “Ketika itu diadukan tepat diakhir periode. Kini, ia berkuasa lagi. JK harus diingatkan lagi. Gak pernah kami tahu orang Ujung Pandang berbohong. Kita gak pernah melihat panglima dari Indonesia Timur itu pelupa. Kita kenal Panglima Hasanuddin, juga ada Jenderal M. Yusuf. Tapi kenapa JK tidak identik dengan kedua panglima ini,” sergah Ketua LHKP-PWMSU ini. Menurutnya, konflik Sari Rejo hanyalah satu titik konflik di mana ada ratusan bahkan ribuan konflik serupa yang di dalamnya rakyat menghadapi pemodal besar. Dan, celakanya pemodal menggunakan institusi negara dalam menghadapi rakyat.  Diketahui, rombongan anggota Komisi 1 dipimpin oleh Meutia Hafid datang ke Sari Rejo. Bukan itu saja, Meutia bersama 13 legislator yang hadir di antaranya cukup familiar seperti Efendi Simbolon dan Marinus Gea (PDIP), Syarif Hasan (Demokrat), Zainuddin Amali (Golkar). Juga ada Martin Hutabarat (Gerindra) dan Arief Suditomo (Hanura).  Rombongan mengawali kunjungannya ke Masjid Silaturahim Jalan Antariksa, mereka disambut puluhan warga yang berkumpul.  Beberapa menit di lokasi, rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Masjid Al Hasanah, kedua masjid ini menjadi sasaran amukan prajurit TNI AU Lanud Soewondo Medan yang melakukan sweeping terhadap warga.  Dari lokasi ini, rombongan melanjutkan kunjungan ke TK Amal Sholeh di Jalan Cempaka.  Di sini, mereka disambut puluhan warga termasuk sejumlah korban kekerasan. Lagi-lagi, hanya pertemuan singkat.  Pertemuan diawali dengan penjelasan singkat Pahala Napitupulu. Pahala juga menyampaikan tuntutan warga agar prajurit penganiaya warga ditangkap dan diadili.  Pahala mengatakan, kekerasan dan intimidasi yang dilakukan TNI AU Lanud Soewondo kepada warga akibat sengketa lahan yang sudah sering terjadi.  Kerusuhan 15 Agustus lalu hanyalah salah satu puncak konflik. “Saya sendiri pernah diculik dan dianiaya di Komplek Paskhas, saya adukan ke Komnas HAM. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang saya tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan baik oleh Komnas HAM mau pun Pengadilan Militer. Kekerasan di sini bukan kali ini saja. Sari Rejo sudah seperti medan perang oleh TNI AU tapi melawan rakyat,” kata Pahala  Metuia Hafid yang menjadi juru bicara anggota Komisi 1 membatasi waktu penjelasan Pahala. Beberapa kali penjelasan Pahala dicela, beberapa kali pula penambahan penjelasan. Pertemuan hanya berlangsung belasan menit.  Tidak ada janji konkrit yang diungkapkan kepada warga. Meutia hanya mengatakan ada dua pokok persoalan yang mereka soroti yakni kekerasan oleh prajurit TNI AU dan sengketa tanah yang menjadi akar persoalan.  Selain menemui warga, rombongan juga mengagendakan pertemuan dengan Dan Laund Soewondo. Meutia yang dicecar wartawan, mengatakan belum ada agenda pasti pertemuan dengan Panglima TNI yang notabene adalah mitra kerja Komisi I.  Begitu juga ketika pertanyaan diarahkan pada Efendi Simbolon, calon Gubsu pada Pilgub 2013 lalu. Ia hanya menggeleng. “Nanti dulu,” katanya.  Beberapa menit di lokasi ini, rombongan kemudian meninggalkan Sari Rejo yang mendapat lambaian warga.  Ada tiga gelombang kunjungan anggota DPR RI ke Sari Rejo. Rombongan pertama pada 17 Agustus dipimpin oleh Arteria Dahlan dari PDI-P. Juga hadir anggota Komisi 3 Raden Muhammad Syafii dari Gerindra dan teranyar, rombongan Komisi 1.  Bahkan, Komnas HAM juga turun langsung ke Sari Rejo sekaitan dengan peristiwa bentrok yang menelan korban sipil antara rakyat dan personil TNI AU. [src/dinamikarakyat.com] Source link

Medan, Berita Metropolitan – Konflik lahan melibatkan TNI AU Lanud Sowoendo Medan dengan warga di Kelurahan Sari Rejo, terus mengundang perh...

Baca selengkapnya »

Berita unik dan Inspiratif

Kunjungi Sari Rejo, Rombongan Efendi Simbolon Cs Dinilai Cuma Ajang Cari Muka dan Pencitraan!

[Popular][noimage][recent][10]

Arsip Blog