Nasehat yang Sangat Berharga dari Seorang Mahfud MD untuk Papa Novanto

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZFlVzVNaaaX_NonKaU73aJG9UjKrq1v3HGrpCdT-63lP1rF86RurusevrGDri1WiXTCkGNiT7NaapYHCMk0bQagxvKfKhPjol6LDw4GO1s4MX1n2InZElG_CGyEcXkJ6IvylV0yjH_GI/s640/mahfud+md.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (Mahfud MD) Mahfud MD menilai Putusan Mahkamah Konstitusi  tidak bisa menjadi dasar bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengabulkan permintaan pemulihan nama baik Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Menurut Mahfud, putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 tersebut dikategorikan sebagai putusan soal hukum pidana, sedangkan putusan MKD adalah tentang etika.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Jadi jalurnya berbeda. Oleh sebab itu tidak bisa saling menghapuskan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri,” ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Mahfud menjelaskan, berdasarkan Tap MPR No. 21/2001 dan TAP MPR No. 8/ 2001 tentang etika berkehidupan berbangsa dan bernegara, perkara mengenai etika bisa berjalan sendiri tanpa hukum pidana.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Selain itu, dalam ketetapan itu juga disebutkan bahwa melakukan perbuatan yang kurang pantas, tidak beretika itu harus mengundurkan diri atau diberhentikan tanpa adanya putusan hukum.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Ketentuan itu ada dalam ketetapan tersebut. Orang yang bersalah dalam hukum administrasi negara dapat dihukum tanpa dihukum pidana. Misalnya diberhentikan. Meskipun orangnya tidak dihukum pidana. Jadi hukum administrasi dan hukum pidana itu berbeda, apalagi etika,” ungkapnya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengabulkan permintaan pemulihan nama baik Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Surat MKD DPR terkait hal tersebut diteken oleh Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad dan ditujukan kepada pimpinan DPR.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Permintaan pemulihan nama baik sebelumnya diajukan Fraksi Partai Golkar untuk Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi terkait kasus “Papa Minta Saham”.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Karena tersangkut kasus tersebut, Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan dirinya dirotasi menjadi Ketua Fraksi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menjelaskan, MKD telah melakukan rapat untuk menindaklanjuti permohonan Novanto untuk Peninjauan Kembali terhadap proses sidang yang dilakukan MKD terkait kasus “Papa Minta Saham”.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dalam kasus tersebut, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membawa bukti pengaduan berupa rekaman pembicaraan.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, bukti pengaduan tersebut dinyatakan tidak valid untuk dijadikan barang bukti.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Rekaman itu tidak sah dan tidak mengikat. Atas dasar itulah, MKD menganggap tidak ada cukup bukti untuk proses persidangan MKD serta memulihkan harkat martabat Pak Setya Novanto,” kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Adapun bunyi surat MKD tersebut yakni sebagai berikut:</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><i>Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan Sidang pada tanggal 27 September 2016 terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atas nama Yth. Drs. Setya Novanto, Ak (A-300/F-PG), yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 September 2016. Keputusan sidang MKD adalah sebagai berikut :</i></span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><i>1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Sdr. Drs. Setya Novanto, Ak terhadap proses Persidangan atas Perkara Pengaduan Sdr. Sudirman Said.</i></span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><i>2. Menyatakan bahwa proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan Putusan Etik karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah.</i></span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><i>3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Saudara Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Proses Persidangan MKD. </i></span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;font-size: xx-small;">(Sumber: Kompas.com).</span></p><br/></div><br/> <br/>

Ketua Fraksi Menurut Mahfud MKD nasional Pak Setya Novanto Politik Nasehat yang Sangat Berharga dari Seorang Mahfud MD untuk Papa Novanto

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (Mahfud MD) Mahfud MD menilai Putusan Mahkamah Konstitusi  tidak bisa m...

Baca selengkapnya »