PDIP Setuju Archandra Jadi Menteri Lagi?

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><span><img height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdkfl5m3vOrznruZxre6Axyu9adEzrapKh4O8kEJ1_Yy_wxGGVFlnB-gPUOx8xkEFdjpbopzBbn-Og_5Oz3SqXkq1mq-uIyoYsyvnou-Y_HlZ9zicaJmj38A2mkgufQ8gdBOsOzAjhfEA/s640/392.+trimedya+jpnn.jpg" width="640"/></span></span></div><br/><p><br/><span><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta </b>– Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan meminta pemerintah bisa melakukan persamaan di hadapan hukum, terhadap siapa saja anak bangsa Indonesia yang dibutuhkan negara.</span></p><br/><p><br/><span>Permintaan ini mencuat menyusul masalah yang sempat menimpa mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Kini, Archandra sendiri sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara penuh.</span></p><br/><p><br/><span>“Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, silakan saja Archandra kembali jadi warga Negara Indonesia (WNI). Itu kewenangan presiden. Tapi ke depan, kami harapkan ada equality before the law, persamaan di depan hukum,” kata Trimedya kepada wartawan usai rapat kerja dengan Menkumham, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/9).</span></p><br/><p><br/><span>Demikian juga halnya terkait kemungkinan Presiden Joko Widodo kembali mengangkat Archandra menjadi menteri, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan itu mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.</span></p><br/><p><br/><span>“Kami hanya berharap agar orang lain yang punya peran besar bagi kepentingan bangsa hendaknya dapat perlakuan yang sama. Jangan hanya Archandra yang bisa mendapat status WNI dengan cepat, tapi yang lain karena alasan dibutuhkan negara juga diperlakukan sama,” pintanya.</span></p><br/><p><br/><span>Lebih lanjut, Trimedya menyatakan tidak keberatan jika Archandra kembali menjadi Menteri SDM setelah berstatus WNI lagi, sebab pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden.</span></p><br/><p><br/><span>“Kalau presiden ingin Archandra jadi menteri atau jabatan lainnya, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Karena dia secara legal formal sudah sah WNI,” pungkasnya. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: jpnn.com). </span></span></p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

Indonesia nasional Politik Senayan Jakarta Trimedya Panjaitan WNI PDIP Setuju Archandra Jadi Menteri Lagi?

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan meminta pemerintah bisa melakukan persamaan di hadapan ...

Baca selengkapnya »

Vaksin Palsu, Fahri Hamzah: Ini Salah Pemerintah, Dokter dan RS Bisa Jadi Korban

<div><br/><table class="tr-caption-container" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><tr><td style="text-align: center;"><span class="waslinkname"><img height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0FOZJu-GgAPLtZYk7JCVRnwiTfjFgBlf9iXSetryE70dQtilGUfk4rHsT_t8lQVnstXgKw5xduGBduzRf1QlcpFkL0UX3bDBYcQ3YQztCXgjix-edf_BEBk-_NaE9O3uoUziLl7-PxFY/s640/Fahri+Hamzah.jpg" width="640"/></span></td><br/></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah</td><br/></tr></table><p><strong>Berita Metropolitan.com</strong>, <b>Health – </b>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan pihak rumah sakit dalam masalah peredaran vaksin palsu. Sebab menurut Fahri, sangat mungkin para dokter dan pihak rumah sebetulnya adalah korban.<br/></p><p>“Mereka juga korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran obat dan vaksin palsu,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta.</p><br/><p>Menurutnya, para dokter dan rumah bisa saja mendapatkan vaksin palsu itu melalui jalur resmi. Karena itu, pemerintah yang  seharusnya menginvestigasi proses masuknya vaksin pals u itu ke dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dimonopoli satu BUMN.</p><br/><p>“Setelah diimpor atau diproduksi lalu diverifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajarannya di dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.</p><br/><p>Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan, menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah. Kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu.</p><br/><p>“Jangan korbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakit, karena dalam jalur peredaran obat dan atau vaksin, keempat unsur tersebut adalah user,” tegasnya.</p><br/><p>Bahkan kata dia, sampai hari ini pun, belum ada prosedur standar pengujian asli atau tidaknya obat dan atau vaksin yang bisa dilakukan oleh perawat, dokter, rumah sakit dan bidan.</p><br/><p>“Dalam peredaran obat atau vaksin palsu, produsen, distributor, dan penjual-lah yang seharusnya ditelusuri, dan dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat atau vaksin,” pungkasnya.(jpnn.com)</p><br/></div><br/><p><span class="waslinkname">Source link </span></p><br/> <br/>

Badan Pengawasan Obat BUMN Kementerian Kesehatan Kemenkes nasional Politik Senayan Jakarta Vaksin Palsu, Fahri Hamzah: Ini Salah Pemerintah, Dokter dan RS Bisa Jadi Korban

Fahri Hamzah Berita Metropolitan.com , Health –  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan p...

Baca selengkapnya »