Berita Metropolitan – Jubir Presiden, Johan Budi menyatakan kalau Presiden Jokowi memang sepakat untuk hukuman para koruptor belum maksimal di Indonesia.
Waktu pemerintah bakal meluncurkan paket kebijakan untuk bisa melakukan reformasi di sektor hukum, muncul sebuah usulan untuk penambahan sanksi sosial untuk para koruptor.
“Usulan sanksi sosial bagi koruptor adalah salah satu usulan yang mengemuka dalam rangka melakukan reformasi hukum. Usulan-usulan tersebut akan digodok lagi di Kementerian dan Menko Polhukam sebagai leadernya dibantu Menkum HAM,” ucap Johan dikutip Berita Metropolitan.
Meme Jokowi dan Sapu Jalanan.
Johan menuturkan kalau Presiden Jokowi masih menimbang keputusannya soal usulan pemberian sanksi sosial berupa menyapu jalanan.
Jokowi dianggap menyerahkan semuanya kepada tim yang memang punya kompeten di dalam perumusan paket kebijakan hukum Indonesia.
“Belum ada keputusan. Meskipun benar (Presiden sepakat hukuman koruptor belum maksimal), tapi jangan bilang Presiden setuju usulan itu,” ungkap Jonan.
Wacana soal penambahan sanksi sosial untuk para koruptor muncul saat pertemuan antara Presiden dengan para pakar hukum di Indonesia.
Saat itu, salah seorang pakar, Maruarar Siahaan menyatakan pendapatnya soal usulan menyapu jalanan bagi para koruptor itu langsung kepada Presiden.
“Itu mengemuka waktu diskusi pakar dan praktisi hukum dengan Presiden. Kalau enggak salah Prof Maruarar Siahaan juga sampaikan itu. Jadi usulan-usualan itu termasuk sanksi sosial masih akan digodok terlebih dahulu,” ujar Johan.
Penulis: Dita
Posting Komentar