Melihat Solusi yang Ditawarkan Ahok, Agus dan Anies Soal Tempat Tinggal di DKI

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjte_mDFUnjqpwQhljhme7I98YCgyQXwKqpgq0vTjiGqazSLK5kiqM-bOCFCZAi4PXmWp0cr6uM7iYlnMXOX_BqnVg9UMf8pNFbIocAzNAxIMe2nZO5_TLK3EN5voxNNXG0CkaOc5ESG58/s640/cagub+DKI.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Semua bakal calon Gubernur DKI Jakarta bertekad untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan nyaman untuk warganya. Beragam solusi dan ide ditawarkan oleh para kandidat, termasuk persoalan tempat tinggal di ibu kota.</span></p><br/><p><br/><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Apa saja solusi dari para kandidat untuk masalah tempat tinggal di Jakarta?</span></b></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">detikcom, Jumat (14/10/2016) merangkum ide dan solusi yang pernah ditawarkan oleh para kandidat, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ide dan solusi ini pernah mereka tawarkan baik secara langsung kepada warga, lewat wawancara dengan media maupun yang tertuang dalam visi dan misi yang mereka serahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Saat mendaftar ke KPUD DKI Jakarta, yang pertama mendaftar adalah pasangan Ahok-Djarot, lalu Agus-Sylvi dan terakhir Anies-Sandiaga. Karena KPU belum menetapkan nomor urut kandidat, detikcom memaparkan ide dan solusi para kandidat dengan urutan kandidat berdasarkan urutan saat mereka mendaftar di KPU. </span></p><br/><p><br/><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat</span></b></p><br/><p><br/><span>Bakal calon Gubernur DKI petahana yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, ada beberapa solusi yang dibagi dalam empat kategori terkait masalah rumah tinggal.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun (rumah susun), bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200-250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja tidak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80 persen lebih. Di situ anaknya dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5-15 ribu,” kata Ahok, Senin (10/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Kategori Kedua, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu,” katanya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP,” jelas Ahok.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150, 200, atau 300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual tanah itu, boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah,” kata Ahok.</span></p><br/><p><br/><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Agus Yudhoyono-Sylviana Murni</span></b></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Bakal calon Gubernur DKI ini diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Berdasarkan visi misi yang dikutip detikcom dari Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) KPU RI, Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni ini bertekad untuk mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang hijau (Green Jakarta) dan Jakarta yang nyaman dan bermartabat.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Pasangan ini kemudian membuat program kerja berdasarkan kriteria 6 misi tersebut. Agus tidak merinci khsusus terkait solusi untuk tempat tinggal di Jakarta.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Namun, dalam program Aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang Maju, Agus-Sylvi menyinggung berkenaan tempat tinggal di Jakarta.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Jika terpilih, pasangan ini akan melakukan pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, Agus-Sylvi juga akan meningkatkan akses warga DKI Jakarta terhadap hak atas tempat tinggal, sanitasi dan air bersih.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Selain itu, saat berkunjung ke Rusunawa Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa (11/10) Agus berjanji akan menurunkan harga sewa rusunawa.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Hal itu dikatakan Agus setelah mendengar curahan hati Fatimah, salah seorang oenghuni Rusunawa Sindang. Menurut Fatimah, saat ini harga sewa rusunawa mencapai Rp 70 ribu hingga Rp 460 ribu.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Per bulan Rp 460 ribu ya? Mudah-mudahan bisa turun lagi. Saya insya Allah kalau ada kesempatan untuk memimpin, saya akan menurunkan lagi,” kata Agus.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Nanti saya juga akan buat masjid. Dengan adanya tempat ibadah, insya Allah nantinya anak-anak kita akan menjadi anak sholeh dan sholehah,” lanjutnya.</span></p><br/><p><br/><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Anies Baswedan- Sandiaga Uno</span></b></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Bakal calon Gubernur DKI yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejatera (PKS) ini pernah menawarkan solusi terkait tempat tinggal kepada warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Bahkan Anies melakukan kontrak politik dengan warga tersebut.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Salah satu isi kontrak politik Anies yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno ini yakni berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan segketa tanah. Anies mengatakan, penyelesaian sengketa tanah ini harus dengan komunikasi dan dialog. Bahkan Anies menyatakan diri siap menjadi mediator sengketa tanah.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Jadi, pesan utama kontrak politik, semuanya dikomunikasikan. Semuanya didiskusikan, dibicarakan, jangan dikerjakan secara sepihak. Karena kalau dikerjakan sepihak apapun juga itu bisa merugikan buat banyak orang dan kasian masyarakat kita, justru kontrak politik tadi pesan utamanya akan berdialog, akan berkomunikasi termasuk memerankan mediasi meskipun tanah bukan milik pemda,” kata Anies, Minggu (2/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dalam kontrak politik dengan warga Tanah Merah disebutkan tiga poin yang diminta warga tanah merah :</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">1. Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Warga Kota meliputi legalisasi tanah dengan sertifikat dengan syarat tertentu, realisasi kampung deret dan mempertahankan kearifan lokal Jakarta.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">2. Mereview dan merivisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam hal zonasi.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">3. Keterbukaan dan Penyebarluaskan informasi kepada Warga Kota. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sementara, dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD DKI Jakarta, Anies dan Sandiaga belum merinci tentang solusi untuk tempat tinggal ini. Pasangan ini hanya menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap penataan RTRW Jakarta. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: detik.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

Bahkan Anies DKI Jakarta Utara nasional Politik Rusunawa Sindang Melihat Solusi yang Ditawarkan Ahok, Agus dan Anies Soal Tempat Tinggal di DKI

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Semua bakal calon Gubernur DKI Jakarta bertekad untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih baik da...

Baca selengkapnya »

Ketika Agus Yudhoyono Tak Mau Terjebak dalam Kontrak Politik

<div><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH_3uyW4GV6rzsuhVb93jrvqu0ezYzEInJjJ9fsOMP7gQzp16a1XTE4wGJuBje0IBTtnjgp-TTnu5RP5X2Vy3yqOgvJHMlAdApdBO564KPT6VOpensyhKEwhIs6XlFeLbzbPs86b2mjvU/s640/agus-kontrak+politik.JPG" width="640"/></span></div><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta</b> – Kontrak politik bukan hal baru dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkda). Biasanya, kontrak politik terjadi antara calon kepala daerah dan warga.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Kontrak politik ini dilakukan atas dasar permintaan dari warga sebagai syarat dukungan terhadap calon.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Namun, bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimutri Yudhoyono berpandangan berbeda soal kontrak politik.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Agus menegaskan bahwa ia tak mau terjebak dalam kontrak politik dengan warga tertentu.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Baginya, kontrak politik harus dilakukan dengan semua warga Jakarta, atau bukan dengan sebagian warga.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Selain itu, menurut Agus, kontrak politik sedianya baru dilakukan pelantikan sebagai gubernur.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Tidak bisa sepotong-sepotong karena ada kerawanan ketika satu mungkin, tidak saling (bersama), bertabrakan kontrak politik lainnya, oleh karena itu, bagi saya menghindari itu,” kata Agus di Rusunawa Sindang, Jakarta Utara, Selasa (11/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Sikap Agus soal kontrak politik ini ditunjukkan saat ia melakukan kunjungan ke Rusunawa Sindang dan ke Muara Angke.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Dalam kunjungan ke Rusunawa Sindang, warga setempat mengeluhkan harga sewa rusun kepadanya.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Mereka menganggap biaya sewa rusun terlalu mahal. Warga rusun pun meminta kepada Agus agar mengurangi biaya sewa apabila ia terpilih sebagai gubernur.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Terkait permintaan warga ini, Agus menilai bahwa harga sewa rusunawa masih bisa diturunkan.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Namun, Agus tak disodorkan kontrak politik soal janjinya itu. Hal serupa juga terjadi saat ia mengunjungi para nelayan di Muara Angke.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Para nelayan mengeluhkan soal reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut mereka, reklamasi berdampak pada mata pencahariannya sebagai nelayan.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Agus yang berdialog langsung dengan nelayan ini mengungkapkan bahwa dirinya baru menampung aspirasi warga. </span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Ia belum bisa mengambil keputusan soal kelanjutan proyek reklamasi yang dianggap merugikan nelayan tersebut.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">“Terlalu prematur jika saya mengatakan lanjutkan, atau hentikan,” kata Agus di Muara Angke, Jakarta, Selasa.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Agus menambahkan, ia akan melihat lebih dahulu permasalahan di Jakarta, termasuk soal reklamasi, secara utuh.</span></p><br/><p><br/><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Ia akan melibatkan semua instansi terkait, termasuk nelayan yang dianggap sebagai korban reklamasi Teluk Jakarta. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: Kompas.com).</span></span></p><br/></div><br/> <br/>

baru Kontrak Politik Muara Angke nasional Politik Rusunawa Sindang Ketika Agus Yudhoyono Tak Mau Terjebak dalam Kontrak Politik

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Kontrak politik bukan hal baru dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkda). Biasanya, kontrak politik...

Baca selengkapnya »