Berita Metropolitan.com, Jakarta – Kontrak politik bukan hal baru dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkda). Biasanya, kontrak politik terjadi antara calon kepala daerah dan warga.
Kontrak politik ini dilakukan atas dasar permintaan dari warga sebagai syarat dukungan terhadap calon.
Namun, bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimutri Yudhoyono berpandangan berbeda soal kontrak politik.
Agus menegaskan bahwa ia tak mau terjebak dalam kontrak politik dengan warga tertentu.
Baginya, kontrak politik harus dilakukan dengan semua warga Jakarta, atau bukan dengan sebagian warga.
Selain itu, menurut Agus, kontrak politik sedianya baru dilakukan pelantikan sebagai gubernur.
“Tidak bisa sepotong-sepotong karena ada kerawanan ketika satu mungkin, tidak saling (bersama), bertabrakan kontrak politik lainnya, oleh karena itu, bagi saya menghindari itu,” kata Agus di Rusunawa Sindang, Jakarta Utara, Selasa (11/10/2016).
Sikap Agus soal kontrak politik ini ditunjukkan saat ia melakukan kunjungan ke Rusunawa Sindang dan ke Muara Angke.
Dalam kunjungan ke Rusunawa Sindang, warga setempat mengeluhkan harga sewa rusun kepadanya.
Mereka menganggap biaya sewa rusun terlalu mahal. Warga rusun pun meminta kepada Agus agar mengurangi biaya sewa apabila ia terpilih sebagai gubernur.
Terkait permintaan warga ini, Agus menilai bahwa harga sewa rusunawa masih bisa diturunkan.
Namun, Agus tak disodorkan kontrak politik soal janjinya itu. Hal serupa juga terjadi saat ia mengunjungi para nelayan di Muara Angke.
Para nelayan mengeluhkan soal reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut mereka, reklamasi berdampak pada mata pencahariannya sebagai nelayan.
Agus yang berdialog langsung dengan nelayan ini mengungkapkan bahwa dirinya baru menampung aspirasi warga.
Ia belum bisa mengambil keputusan soal kelanjutan proyek reklamasi yang dianggap merugikan nelayan tersebut.
“Terlalu prematur jika saya mengatakan lanjutkan, atau hentikan,” kata Agus di Muara Angke, Jakarta, Selasa.
Agus menambahkan, ia akan melihat lebih dahulu permasalahan di Jakarta, termasuk soal reklamasi, secara utuh.
Ia akan melibatkan semua instansi terkait, termasuk nelayan yang dianggap sebagai korban reklamasi Teluk Jakarta. (Sumber: Kompas.com).
Posting Komentar