Berita unik dan Inspiratif: Warga Negara Indonesia

Diancam Polisi Singapura, Sri Mulyani : Tak Usah Takut, Segera Tarik USD 200 Miliar Tax Amnesty!

Jakarta, Berita Metropolitan – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons ancaman perbankan Singapura yang akan menyerahkan data transaksi mencurigakan milik Warga Negara Indonesia peserta amnesti pajak. <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><img height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLeZkxXNXBTmQUWkzYPqPS1cwaOgNZ51XvivkQRAluaMCrWJhSApwtlIg5vKPTbjt2uWXgI6UYc9EvvqlC7oSiJ5KCbtmFAYwP4eczSLw6DdAkCf0c2mDUr8-ICrbZloh12crPEkMGs3jq/s640/sm.jpg" width="640"/></div> Dia meminta wajib pajak tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena bertentangan dengan dukungan terhadam amnesti pajak yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (MAS).  WNI  tidak perlu takut diperiksa kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty). Pasalnya, ia telah menghubungi langsung Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam untuk memastikan dukungan pemerintah Singapura dan MAS terhadap pelaksanaan program tax amnesty yang berlaku hingga 31 Maret 2017.  Bahkan, katanya, pemerintah Singapura dan MAS menyarankan WNI yang merupakan klien perbankan Singapura untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Singapura, kata Sri Mulyani, memang merupakan salah satu negara anggota  Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang digagas negara-negara G-7.  Dalam aturan FATF, perbankan Singapura diharuskan melaporkan transaksi mencurigakan dalam rangka mendeteksi aktivitas ilegal termasuk pencucian uang.  Namun, keikutsertaan WNI dalam program amnesti pajak tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan maupun investigasi tindak kriminal di bidang keuangan. Dengan demikian, WNI yang tinggal maupun menyimpan asetnya di Singapura tidak perlu khawatir akan diperiksa oleh kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan yang bisa dijadikan alasan bagi Wajib Pajak Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty. Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh wajib pajak- terutama wajib pajak besar – untuk bisa mengikuti amnesti pajak dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap Undang-undang Perpajakan di Indonesia, dengan tarif tebusan yang sangat baik. Sebelumnya seperti diberitakan Reuters, tiga sumber dari perbankan swasta Singapura mengungkapkan rencananya untuk memberikan data transaksi keuangan milik nasabah-nasabah Indonesia peserta tax amnesty kepada pihak kepolisian setempat. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bank Sentral Singapura (MAS). [src/trc/cnnindonesia] Source link

Jakarta, Berita Metropolitan – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons ancaman perbankan Singapura yang akan menyerahkan data tran...

Baca selengkapnya »

Sinisnya Yasonna: Arcandra Jadi Menteri Lagi Bukan Urusan Saya

<div> <div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"> <img height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6ynmJj4zbNMZQPOY-pyJeVifEo3-aQm1IXHA1IC-CeFqpxCtfRZBexnEawKUJXYgxjewiy5GEbVNQMsaAK4btKETAitDifZiySD1CqegGyMs6XYwtXMbVnipMidBkt1sW1vOE6YlqgJ4/s640/386.+Yasonna+detik.jpg" width="640"/></div> Berita Metropolitan.com, Jakarta – Arcandra Tahar sudah dikukuhkan kembali menjadi Warga Negara Indonesia. Mengenai isu Arcandra akan kembali diangkat menjadi Menteri ESDM, Menkum HAM Yasonna Laoly tak mau banyak berkomentar. “Itu bukan urusan saya. Urusan saya soal kewarganegaraan,” ungkap Yasonna usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016). Pengukuhan Arcandra menjadi WNI dikeluarkan oleh Yasonna berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama karena Arcandra telah melepaskan staus WN Amerika Serikat-nya. Pemerintah juga berlasan, jika Arcandra dicabut WNI-nya maka ia akan berstatus stateless (tak memiliki kewarganegaraan) dan itu melanggar undang-undang. Arcandra dicopot dari Menteri ESDM karena sebelumnya memiliki dua kewarganegaraan. Dirjen Imigrasi sempat memanggil Arcandra untuk menindaklanjutinya. Saat pemeriksaan itu, Arcandra mengaku memeliki dwi kewarganegaraan. Namun pihak Kemenkum HAM tidak mengkonfirmasi apakah Arcandra menjelaskan dirinya mengakui memiliki dua kewarganegaraan ke Presiden Joko Widodo sebelum dilantik menjadi Menteri ESDM. “Itu kan bukan urusan pak Dirjen Imigrasi soal itu, kita temukan fakta itu. Kita proses, benar nggak kamu (dwi kewarganegaraan), benar nggak ini, gini, gini, gitu,” jelas Yasonna. “Pencabutan kewarganegaraan itu diatur dalam PP, PP mensyaratkan harus ada pemeriksaan, bener nggak kamu sudah menjadi WN Amerika, kan diproses itu. Menyatakan dia hilang warga negara kan harus ada persetujuan itu, mengakulah dia itu (soal dwi kewarganegaraan),” lanjutnya. Jika Arcandra tak melepaskan statusnya sebagai WN AS, Yasonna mengaku akan mencabut status WNI-nya. Namun karena sudah ada pengakuan dari AS soal pelepasan kewarganegaraan Arcandra, maka ia kembali dikukuhkan. “Kalau misalnya dia tetap tidak mencabut WN Amerika, dia tidak pergi ke embassy, kami akan cabut, kami akan keluarkan SK Menteri mencabut kewarganegraan Indonesia dia. Kemudian dikirimkan ke presiden dan dibuat berita acara sebagai asas publisitas bahwa sesorang ini sudahkehilangan kewarganegaraan,” papar Yasonna. Dalam RDP dengan Komisi III, sejumlah anggota sempat menanyakan bagaimana pemerintah tidak mengetahui bahwa Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. Seperti yang disampaikan oleh Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. “Jangan simpan-simpan, harus ada. transparansi. Apakah dia tidak mengajukan CV? Kalau presiden dapat CV dan ditulis di situ (soal dwi kewarganegaraan Arcandra), presiden bisa diimpeach,” cecar Benny kepada Yasonna. “Kita kecolongn. Presiden, Mensesneg masa nggak tau. Kan ada proses screening sebelumnya sampai pengajuan ke KPK. Siapa yang tahu? Siapa yang mengajukan?” tambah anggota Komisi III Ria Latifa. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yasonna kembali menegaskan bahwa ia tidak mengerti soal itu. Ia juga memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui soal status dwi kewarganegaraan Arcandra.  “Saya urusannya kewarganegaraan. Yang pasti di CV, yang bersangkutan tidak mencamtumkan. Hanya pengalaman. Tidak soal kewarganegaraan. Saya sempat lihat di Sesneg,” terang Yasonna. “Soal dapur saya tidak tahu. Saya bukan soal siapa yang harus diangkat menjadi apa. Presiden, mensesneg dan semuanya tidak tahu,” pungkas politisi PDIP tersebut. (Sumber: detik.com).  </div> Source link

Dirjen Imigrasi Fraksi Demokrat Jika Arcandra nasional Politik Warga Negara Indonesia Sinisnya Yasonna: Arcandra Jadi Menteri Lagi Bukan Urusan Saya

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Arcandra Tahar sudah dikukuhkan kembali menjadi Warga Negara Indonesia. Mengenai isu Arcandra akan kemba...

Baca selengkapnya »

Berita unik dan Inspiratif

Diancam Polisi Singapura, Sri Mulyani : Tak Usah Takut, Segera Tarik USD 200 Miliar Tax Amnesty!

Sinisnya Yasonna: Arcandra Jadi Menteri Lagi Bukan Urusan Saya

[Popular][noimage][recent][10]

Arsip Blog