Karena Irman Gusman DPD Berada di Titik Nadir, Bagaimana Bisa Bangkit?

<div><br/><div style="text-align: justify;"><br/><div class="separator" style="clear: both;text-align: center;"><br/><span class="waslinkname"><img height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1BpmjOn8IFw-QeC2cymWB3ybadx9srRWJpnApY5zPqxsi7dTExxa1xOVUIH1xjhPITyDZF1Cm50ESqIyZWVdObK_wTaPCru4VsbuwFt62BewsQNi_eYKsmEGxT6hm9kAkfKRGkxrV34/s640/Irman+Gusman.jpg" width="640"/></span></div><br/><p><span><b>Berita Metropolitan.com, Jakarta </b>– Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemambahan kewenangan melalui amandemen UUD 1945 kembali ke titik nol.</span></p></div><br/><p><br/><span>Hal itu disebabkan mantan Ketua DPD Irman Gusman yang terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan pengurusan kuota gula impor.</span></p><br/><p><br/><span>“Kasus pertama yang menimpa itu justru pimpinannya. Karena itu, upaya perkuat kewenangan rasanya kembali ke titik nol,” kata Sebastian dalam diskusi Populis Center, Jakarta, Sabtu (1/10/2016).</span></p><br/><p><br/><span>Menurut Sebastian, anggota DPD mesti bekerja dua kali lebih keras untuk memperbaiki citranya di mata publik.</span></p><br/><p><br/><span>Sebab, lanjut Sebastian, sebagai Ketua DPD, Irman menjadi representasi institusi tersebut di mata publik.</span></p><br/><p><br/><span>Sebastian mengatakan, publik akan mempertanyakan penambahan kewenangan yang diinginkan DPD. Bila penambahan kewenangan terwujud, lanjut dia, publik khawatir akan timbul masalah baru.</span></p><br/><p><br/><span>“Publik jadi berpersepsi, dengan kewenangan terbatas saja sudah kayak gini,” ujar Sebastian.</span></p><br/><p><br/><span>KPK menangkap Irman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, yaitu Memi, serta adik Xaveriandy, Willy Sutanto.</span></p><br/><p><br/><span>Penyidik KPK juga mengamankan uang tunai Rp 100 juta yang dibungkus plastik berwarna putih.</span></p><br/><p><br/><span>Uang tersebut diduga digunakan Xaveriandy untuk menyuap Irman terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog.</span></p><br/><p><br/><span>Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK dan penyidik, Irman, Xaveriandy, dan Memi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ini.</span></p><br/><p><br/><span>Awalnya, KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy, yaitu penangkapan 30 ton gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.</span></p><br/><div style="text-align: justify;"><br/><span>Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Xaveriandy sebagai tersangka karena memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. <span style="font-size: xx-small;">(Sumber: Kompas.com).</span></span><br/></div><br/></div><br/> <br/>

DPD KPK nasional Politik Populis Center Willy Sutanto Karena Irman Gusman DPD Berada di Titik Nadir, Bagaimana Bisa Bangkit?

Berita Metropolitan.com, Jakarta – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, upaya Dewa...

Baca selengkapnya »