Jakarta, Berita Metropolitan – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrwati akan terus mengejar kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd. Walaupun pihak Google telah melayangkan surat penolakan pemeriksaan pajak.
Berbagai cara akan ditempuh Sri Mulyani untuk mengejar Google. Sampai menempuh jalur peradilan.
“Tentu WP bisa melakukan argumen berbeda, tapi ini RI dan kami memiliki UU Perpajakan. Dan kalau ada suatu perbedaan tentu kami bisa melakukan secara bilateral atau mekanisme peradilan perpajakan,” kata Sri Mulyani (16/9/16).
Dalam ketentuan di Indonesia penyedia layanan Internet itu berbentuk yang pertama adalah perorangan WNI atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak.
Kedua adalah penyedia layanan internet, dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT yang berdasarkan aturan perpajakan. [src/trc/dtk].
Source link
Posting Komentar