Jakarta, Berita Metropolitan – Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan bersitegang saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Luhut tak terima saat pemerintah disebut tinggal diam atas permasalahan subsidi energi baru dan terbarukan.
Awalnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi menyampaikan perihal perjanjian jual beli listrik pengembang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang sering kali berpindah tangan setelah dilakukannya tanda tangan kontrak.
“Kenapa engga diterapkan aturan-aturan tertentu. Pemerintah enggak pernah intervensi sampai ke perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA). Saya sering turun ke lapangan lihat PPA itu dijual,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9).
Dituding seperti itu, Luhut tak terima. Luhut mengatakan pemerintah sudah bersikeras untuk tetap mengembangkan energi baru dan terbarukan meski di lokasi sulit sekalipun.
“Kalau bapak anggap kami tidak mau melakukan, saya enggak bisa terima. Saya sudah lakukan yang bapak katakan dan saya alami juga bagaimana pentingnya ini. Dan ini belantaranya luar biasa. Sudah pernah dipaparkan, jangan fikir mengorek ke mana yang tidak jelas,” kata Luhut dengan nada marah.
“Saya mohon maaf pak, kalau bapak bilang kami tidak kerja keras, kami tak mau. Staf kami bukan orang bodoh semua,” tambahnya.
Dia pun meminta anggota Komisi VII DPR RI untuk tetap menghormati usaha-usaha pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan salah satunya melalui pembangkit listrik. Luhut juga meminta anggota dewan tidak perlu berkata-kata kasar dan merendahkan pemerintah.
“Saya terima masukan Bapak. Tapi cara memperlakukan kami tidak kerja keras. Jangan pernah hina saya. Saya tahu Bapak-Bapak wakil rakyat. Kami sudah paham regulasi. Kami bikin paparan, kalau saya salah, saya tanggung di sini. Jangan bapak merasa bapak paling hebat dan kami bodoh. Mohon bapak hormati kami,” tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Inas Nasrullah, merasa keberatan dengan pernyataan Luhut tersebut. Menurutnya, wajar apabila anggota DPR menyampaikan kritik. Sebab, DPR dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintah.
“Kita ini anggota DPR, tugas kita mengawasi. Kalau tidak boleh, bubarkan saja DPR. Ini tugas wakil rakyat, pemerintah jangan tersinggung,” kata Inas. [src/trc/merdeka.com]
Source link
Posting Komentar