0












Berita Metropolitan – Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Masuk ke dalam bursa calon menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ahok dipilih oleh 4,6 persen responden dalam survei yang dilakukan oleh Institute for Essentials Service Reform (IESR).



Munculnya nama Ahok pun menarik perhatian dalam diskusi bertajuk

‘Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi’ yang digelar di Gedung Dewan

Pers Jakarta, Minggu (4/9/2016).



Moderator diskusi Brigita Manohara sempat bertanya kepada Direktur

IESR Fabby Tumiwa mengapa nama Ahok bisa muncul, bahkan menempati urutan

kelima di survei itu.



Padahal, Ahok sendiri berniat untuk maju kembali pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

“Ini menarik nama Ahok bisa sampai muncul,” kata Brigita.



Fabby pun menjelaskan bahwa survei yang dilakukannya melalui internet pada 22-26 Agustus itu menggunakan metode semi terbuka.



IESR menyediakan sejumlah nama yang mengemuka untuk dipilih

responden. Namun responden juga bisa memasukkan nama lain jika tidak

tertarik dengan pilihan yang sudah disediakan.



Dari jumlah responden valid sebanyak 1.874 orang, banyak yang

memasukkan nama Ahok sehingga akhirnya menempati urutan kelima dalam

survei.



“Nama Ahok muncul karena masyarakat memilih,” kata Fabby.



Sementara empat nama teratas yang mengungguli Ahok yakni Dosen ITB

Tri Haryo Soesilo (16 persen), Direktur Teknik Lingkungan Kementerian

ESDM Djoko Siswanto (10 persen), mantan Direktur PLN Hadiv

Situmeang (6,5 persen), Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi

Soetjipto (4,7 persen).



Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah yang juga hadir dalam diskusi turut mengomentari munculnya nama Ahok sambil berseloroh.



Dia mengatakan, bisa saja Presiden Jokowi mempertimbangkan nama Ahok untuk menempati posisi Menteri ESDM.



“Tapi itu kalau Presiden Jokowi senang banyak beritanya,” kata Zulkifli disambut tawa pembicara dan hadirin.



Ia meyakini, jika Ahok yang menjabat menteri ESDM, maka pemberitaan di sektor migas akan meningkat pesat.



Namun bukan berarti pemberitaan itu akan menimbulkan efek yang

positif. “Nanti yang ada, pemerintah jadi tambah gaduh terus,” kata

politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.(kompas.com)






Source link



Posting Komentar

 
Top