SBY Tak bisa Lari, Century dan BLBI bakal diusut Tuntas, Negara rugi Rp 6.900 Triliun loh!

Berita Metropolitan – KPK didesak untuk bisa melanjutkan proses hukum soal kasus Bank Century dan SKL BLBI yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.

Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dua kasus besar itu menjadi perhatian masyarakat sampai dengan saat ini.

Telah bertahun-tahun juga masyarakat menanti untuk semua institusi penegak hukum bisa menyelesaikan proses hukum di dua kasus besar ini agar bisa mewujudkan keadilan.

BLBI.

“Jika benar KPK menghentikan proses hukum dua kasus itu, rasa keadilan rakyat akan terluka. Rakyat akan menilai penegak hukum melakukan tebang pilih. Pisau hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ucap Bambang Soesatyo dikutip Berita Metropolitan.

Ketua Komisi III DPR tersebut mengatakan bahwa bila mengacu pada catatan historis di dua kasus besar tersebut, KPK tentu tak punya alasan kuat untuk dapat menghentikan proses hukum kedua kasus tersebut.

Untuk kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di dalam memberikan FPJP dan Bailout Bank Century, masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penegak hukum.

Beberapa diantaranya adalah perburuan untuk aset-aset eks Bank Century yang telah disembunyikan ke luar negeri, salah satunya di Swiss. Kerugian negara di dalam kasus ini mencapai angka Rp 6,762 triliun.

Bambang melanjutkan, kasus BLBI, masih terdapat beberapa buronan pengemplang BLBI yang belum juga berhasil ditangkap oleh para penegak hukum di Indonesia.

Mereka diketahui masih bersembunyi di beberapa negara luar, bahkan, setelah belasan tahun, penegak hukum baru dapat menangkap satu orang, Samadikun Hartono.

Samadikun Hartono

Kerugian negara sangatlah besar, berdasarkan total dana BLBI Rp 147,7 triliun, telah digelapkan sampai dengan Rp 138,4 triliun.

“Berdasarkan catatan dan data historis itu, sulit diterima akal sehat jika penegak hukum menghentikan proses hukum kedua kasus ini,” ucap Bambang.

“Karena itu, Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari KPK perihal dasar hukum yang digunakan untuk menutup kedua kasus besar itu,” tutupnya.

 

Penulis: Gia

Source link