Berita Metropolitan – Presiden Joko Widodo mengatakan jika
jajarannya harus terus melakukan pembenahan agar Indonesia bisa
melakukan perbaikan di bidang ekonomi.
Cara yang pertama yakni, dengan dimulainya deregulasi
ekonomi. Sebab, menurutnya kesulitan untuk mempercepat pemulihan di
bidang ekonomi karena adanya sejumlah regulasi yang masih tumpang
tindih.
“Pertama, mulai deregulasi ekonomi. Menyelesaikan kerumitan
peraturan, regulasi, yang sangat menyulitkan untuk memutuskan dengann
cepat, itu akan terus kita lanjutkan. Karena dengan cara seperti itu
kita akan semakin efisien, negara bisa cepat memutuskan kalau ada
perubahan ekonomi dunia. Dunia saat ini sangat sulit ditebak. Maka,
deregulasi sangat penting sekali,” kata Jokowi saat memberikan pidato di
acara Silahturahmi Nasional relawan pendukung di Wisma
Serbaguna, Jalan Manilla Pintu 1 Gelora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu
(24/7/2016) malam.
Langkah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menurut
Jokowi percepatan di bidang pembangunan infrastruktur yang harus
dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Terlebih, kata dia, percepatan
di bidang infrastruktur harus segera dilakukan apabila Indonesia tidak
ingin ketinggalan dengan negara-negara asing.
“Percepatan pembangunan infrastruktur. Kita mulai di
mana-mana agar dimulai dulu. Kalau sudah memulai, kita sulit
menghentikan. Kalau belum mulai, nggak akan mulai-mulai.
Persaingan
antar negara sangat ketat, berebut investasi, sehingga fondasi-fondasi
ini yang kita bangun secepat-cepatnya? Saya ingin pembangunan di Papua,
maluku, NTT, NTB,” katanya.
Jokowi juga meminta seluruh masyrakat bisa melaporkan
kepada dirinya secara langsung apabila melihat adanya oknum birokrat
yang bermain adanya sejumlah proyek infrastruktur. Pasalnya, dia
menilai, apabila ada pejabat negara terlibat permainan proyek pemerintah
bisa menghambat jalannya rencana pembangunan.
“Kalau ada hal-hal di lapangan, kelihatan ada hambatan,
agar saya diberitahu, informasikan kepada saya. Kita tidak mau lagi, ada
jalan tol yang berhenti 20 tahun karena pembebasan lahan. Biasanya di
birokrasi kita kayak gitu ada yang main-main,” kata dia.
“Tanpa perombakan, keberanian memangkas, jangan berharap
kita berkompetisi dengan negara lain. Kuncinya hanya disitu,” Jokowi
menambahkan.
Dia juga mengaku akan menindak tegas apabila ada pejabat
negara tidak cepat merespon masyarakat. Dia sendiri mengaku sangat
senang apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya pejabat daerah yang
tidak mau melayani kepentingan masyarakat.
“Di efisiensi pemerintahan, kecepatan pemerintah melayani
rakyat. Kalau tradisi lama diteruskan, jangan berharap kita memenangkan
kompetisi. Kalau saya ke daerah, ada yang bisik-bisikin ke saya.
Informasinya, itu yang saya senang. Informasi seperti itu akan saya
langsung kroscek, kalau bener ya gebuk saat itu juga,” kata dia.
Menurutnya, tanpa ada keberanian untuk melakukan terobosan-teroboan, maka kira akan tertinggal jauh dengan negara lain.
“Tanpa keberanian seperti itu sulit kita bersaing. Bangsa
kita diberi momentum 15 tahun, kalau berhasil transisi, bisa kita
tinggal landas. Kalau tidak, ya kita yang ditinggal di landasan,”
katanya.
“Dengan segala cara, terobosan-terobosan kita harus lakukan
itu, dan kita bisa betul-betul tinggal landas. Kita diberi kesempatan,
mungkin sampai 2030. Kita semua mau, kita bisa tinggal landas,” kata
dia.
Jokowi mengatakan adanya terobosan dari pemerintah yang
kentara yakni adalah diajukannya RUU Tax Amnesti (pengampunan pajak) dan
telah disahkan oleh DPR RI.
“Tax amnesty, itu sebuah langkah terobosan yg
berpuluh-puluhan tahun tidak dilakukan. Saya mengukur saat itu, apakah
bisa disetujui atau tidak. Tapi alhamdulillah, ternyata bisa. Karena
dengan kecepatan, UU tax amnesty bisa disetujui. Karena kalau lewat
bulan Juli, momentumnya habis,” kata dia.
Adanya payung hukum dalam UU pengampunan pajak tersebut,
Jokowi pun mengakuoptimis bisa mengembalikan uang negara yang diambil
dari pajak para pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia.
“Enak saja, makan di sini, cari Duit di sini, bertempat
tinggal di sini, tapi negara lain yang makmur. Kita mengajak semua
masyarakat, kita berikan gambaran bahwa uang-uang itu sangat diperlukan
oleh negara kita. Dan kita harus optimis uang itu kembali, karena sudah
dibuat payung hukum, kalau uangnya tidak kembali, awas,” katanya..
Selain itu, Jokowi juga mengaku akan melakukan reformasi di
bidang hukum. Pembenahan di bidang hukum juga harus dilakukan secara
menyeluruh.
“Reformasi di bidang hukum. Ini juga kita perlukan, baik
bidang legislasi nasional dan daerah, kelembagaan dan aparat hukum, dan
pendidikan serta kebudayaan hukum. Semua harus diperbaiki secara total.
Sehingga rakyat melihat dan merasakan hukum itu untuk mereka, bukan
untuk orang-orang yang punya duit saja,” kata dia
Namun demikian, Jokowi mengatakam pmbenahan ketiga bidang tersebut harus dilakukan secara bertahap.
“Tapi ini perlu waktu. Saya ini jd Presiden belum ada dua
tahun lho, jangan semua dikejar semua selesai cepet-cepetan. Tapi bahwa
yang kita lalui, harus sudah bener dulu. Yang sudah bener, kecepatan itu
yang dorong,” katanya.
Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kinerja
pemerintah. Pasalnya, Jokowi juga mengaku sangat mengapresiasi jika
masyarakat bisa membantu pemerataan pembangunan di seluruh daerah di
Indonesia.
“Mari bergerak bersama-sama, mengawal perubahan-perubahan
yang kita lakukan. Kalau ada yang belum betul, disikat. Kalau ada di
instansi, kementerian-kementerian yang perlu diperbaiki, di sebelah
mana, bisikin saya. Kalau di daerah-daerah yang perlu bantuan, tolong
informasikan kepada saya. Karena mengawal adalah pekerjaan kita semua,”
kata dia.(suara.com)
Source link
Posting Komentar