Berita Metropolitan – Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memberantas pelaku pencurian ikan (illegal unreported unregulated/IUU Fishing).
Susi
mengatakan, seluruh negara yang telah meratifikasi perjanjian FAO telah
sepakat untuk tidak memberikan celah bagi siapapun untuk melakukan
tindakan illegal fishing.
“Hasil FAO kemarin, semua negara FAO
yang meratifikasi member FAO itu juga menekankan dan concern terbesarnya
bahwa kita tidak akan memberikan kebijakan terhadap pelaku illegal
fishing,” tuturnya di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Senin
(18/7/2016).
Menteri yang terkenal dengan gaya nyentriknya ini
menilai, semangat FAO tersebut harus didukung bersama-sama tidak hanya
oleh pemerintah Indonesia melainkan juga seluruh pemerintah di dunia.
Apalagi, organisasi tersebut sepakat untuk tidak memberikan pelayanan
apapun terhadap pelaku IUU Fishing.
“Kita tidak boleh melayani
kapal pelaku illegal fishing. Dan kita akan sebarkan ke seluruh dunia
kapal yang terindikasi IUU fishing. Kita kawal bersama agar semangat
nasional bisa berjalan,” imbuh dia.
Menurutnya, pengawasan
terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal harus dilakukan
seluruh pihak. Sebab, saat ini jumlah kapal tangkap yang ada di dunia
jauh melebihi potensi perikanan dunia.
“Kita sudah terbebas dari
kapal pencuri ikan itu hal luar biasa. Karena sumber daya ikan sangat
penting untuk sebuah bangsa dalam memberikan kecukupan pangan, protein,
dan nutrisi, untuk menjadi bangsa yang pintar. Jadi, jangan sampai
pembebasan satu kapal membuat kapal yang sudah pergi balik lagi ke
Indonesia karena menganggap Indonesia sudah bebas. Ini sangat merugikan
negara,” pungkas Susi.(sindonews.com)
Source link
Posting Komentar