Berita Metropolitan – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
meminta Pemerintah Provinnsi Sumatera Utara serius dalam melakukan
penataan kawasan Danau Toba menuju kawasan wisata bertaraf
internasional.
Hal tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri penandatanganan
kesepakatan Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba oleh Gubernur
Sumatera Utara dan tujuh bupati dari kabupaten sekitar kawasan Danau
Toba, di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).
Luhut menegaskan, pejabat pemerintah harus tegas dan berani menolak
suap dari pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara secara
tidak bertanggung jawab.
Dia pun sempat menyebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu sosok pemimpin yang tegas dalam membuat kebijakan pemerintahan.
Jokowi, kata Luhut, berani mengambil langkah cepat, tetapi penuh
perhitungan dalam membuat keputusan jika dirasa benar dan bermanfaat
bagi masyarakat.
“Meski banyak orang mengira Presiden kita itu klemar-klemer,
tapi dia itu penuh perhitungan, berani, dan tegas. Seperti komandan
saya dulu di Kopassus. Saya pernah bilang, ‘Pak Jokowi itu salah
jurusan, seharusnya dia masuk Kopassus’,” ujar Luhut sambil tersenyum
lebar.
Luhut berharap pemerintah daerah mampu bersinergi dengan pemerintah
pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pembenahan di sektor ekonomi dan pariwisata.
Dia juga mengingatkan para kepala daerah tersebut untuk tidak
segan-segan menindak para investor yang tidak taat hukum dengan
melakukan pencemaran lingkungan.
Luhut menyoroti persoalan pencemaran limbah dan keramba ikan milik
perusahaan swasta yang menghambat kemajuan sektor pariwisata di Danau
Toba.
“Limbah sudah mencemari sebagaian area di Danau Toba. Pencemarannya
luar biasa dan perlu ada moratorium keramba karena itu juga merusak,”
kata Luhut.
Selain itu, Luhut mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini semakin
membaik. Pemerintah akan mulai melakukan banyak pembenahan di sektor
pariwisata.
Menurut dia, dalam 10 tahun ke depan, selain dari pajak, Pemerintah juga akan mengandalkan pemasukan negara melalui pariwisata.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah daerah jangan
berani-berani menerima suap supaya tidak terjadi kecurangan yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan.
“Era Presiden Jokowi memberikan keteladanan antikorupsi. Kalian harus
menolak kalau ada yang kasih duit supaya tidak terjadi kecurangan.
Ekonomi sudah semakin baik. Oleh sebab itu, jangan mudah tergiur dengan
uang receh. Jangan sampai investasi merusak lingkungan,” tegasnya.(kompas.com)
Source link
Posting Komentar