Berita Metropolitan – Pemerintah berencana membangun rumah bagi
nelayan pantai utara Jawa (Pantura) di kawasan perairan Natuna sebagai
perwujudan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di
Indonesia.
“Hari Jumat besok saya ke Natuna untuk menyiapkan rumah-rumah andon
untuk nelayan dari Pantura yang akan menangkap ikan di sana. Kemudian
juga persiapan peletakan batu pertama,” kata Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis
(21/07/2016).
Terkait rumah bagi nelayan Pantura tersebut, Menteri Susi
mengungkapkan bahwa hal ini merupakan bagian dari rencana pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
untuk membangun kampung nelayan.
Sementara pihak KKP akan membuka fasilitas cold chain dan fasilitas
detensi untuk para tahanan dari kapal pelaku illegal fishing di Natuna.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menginginkan banyak nelayan
Pantura dapat melaut di kawasan perairan Natuna untuk lebih dapat
memberdayakan potensi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
“Yang pertama, kita ingin nelayan-nelayan di utara Jawa bisa menangkap di Natuna dan menjual ikan di Selat Lampa,” ucap Sjarief.
Sedangkan langkah kedua, ujar dia, adalah dengan mengembangkan sektor
perikanan budi daya antara lain komoditas ikan napoleon, kerapu, dan
rumput laut, dan dikembangkan pusat pelayanan terpadu.
Sementara rencana pemindahan kapal-kapal perikanan berukuran lebih
kecil dari 30 gross tonage (GT) meliputi 400 kapal dengan rincian 300
kapal untuk tahun 2016 dan 100 kapal untuk tahun 2017.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong
pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Natuna yang menjadi
kawasan perbatasan RI, oleh pihak nelayan tradisional yang telah lama
bermukim di sana.
Menurut Sekjen Kiara Abdul Halim, dorongan untuk mengelola perikanan
di Natuna oleh nelayan juga memerlukan pelindung keamanan dan
keselamatan nelayan yang melaut.
Apalagi, ia mengingatkan klaim sepihak China di kawasan tersebut dan
pola kapal nelayan China yang dijaga oleh armada “coast guard” negara
Tirai Bambu tersebut.
Dia berpendapat bahwa apa yang terjadi berulang kali di Natuna yang
melibatkan kapal China yang diduga melakukan pencurian ikan menunjukkan
adanya persoalan utama yaitu masalah klaim wilayah kedaulatan, beserta
efektivitas pengelolaan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan
tradisional Indonesia.
Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah melalui jalur
diplomatik ke seluruh anggota PBB (tidak hanya ke China) untuk melakukan
bentuk penegasan bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menginginkan Natuna
dibangun infrastruktur seperti “cold storage” (tempat pendingin) dan
sebagainya agar berfungsi sebagai pusat lelang ikan regional.
Menko Maritim Rizal Ramli mengungkapkan pemerintah mesti mempercepat
pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna karena selama ini
kapasitas tangkap hanya sekitar sembilan persen dari total potensi ikan
tangkap di wilayah itu.(rimanews.com)
Source link
Posting Komentar