Namun,
Wakil Katib Syuriah PWNU DKI-Jakarta, Taufik Damas menilai, tidak ada
kata-kata Ahok yang dituding banyak pihak menistakan Alquran. Hal itu
disimpulkannya setelah melihat dan mendengarkan secara utuh rekaman
video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang berdurasi 1 jam 43 menit.
“Seharusnya
kita lihat video aslinya yang utuh. Saya sudah melihat, dan suasananya
sangat cair. Masyarakat tampak antusias dan gembira mendengarkan pidato
Ahok ketika itu. Lagi pula, saya perhatikan ucapan Ahok itu tidak
bermaksud melecehkah ayat dalam surat Al-Maidah itu. Ucapan Ahok itu
bermakna memang ada orang yang yang menggunakan ayat tersebut dalam
konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta, khususnya menyangkut
larangan memilih pemimpin non-muslim. Jadi titik tekannya adalah kalimat
‘membohongi pakai ayat’, bukan ayatnya yang membohongi,” kata tokoh
muda NU ini, Jumat (7/10).
Dia mengatakan, rekaman itu menjadi
ramai karena potongan rekaman video yang menyebar justru hanya sekitar
30 detik, atau cuma sepotong. Rekaman 30 detik itu berisi pernyataan
Ahok “Bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat
Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak
ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka,
dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu.
Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa engga enak.
Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok”.
Menurutnya, kalimat Ahok
cukup jelas bahwa yang dituju adalah orang-orang yang menggunakan ayat
untuk pentingan politik. Bukan menyebut bahwa yang berbohong adalah
surat Al-Maidah 51.
“Namun, dalam politik tak menutup kemungkinan
ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik.
Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik. Justru inilah yang
berbahaya, karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang sebenarnya,”
katanya.
Dia menilai sebaiknya unsur SARA benar-benar dihindari
dalam politik karena akan selalu melahirkan kontroversi yang tak
berujung. Menurut Taufik, lebih baik masyarakat diajak untuk berpikir
kritis terhadap calon pemimpin yang ada, baik di Jakarta atau di daerah
lain.
“Pilkada kan bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada di
daerah lain. Sikap kritis dan obyektif harus dikedepankan dalam melihat
proses Pilkada ini,” tukasnya.(merdeka.com)
Posting Komentar