Berita Metropolitan – Panglima TNI, Jenderal Gatot Murmantyo mengharapkan kalau suatu hari nanti, TNI bisa mempunyai hak politik yang sama seperti masyarakat sipil pada umumnya.
Semenjak reformas, dwi fungsi dari militer sudah tak lagi berlaku di Indonesia. Dengan begitu, peran politik untuk angota TNI yang dulunya dominan di era Orde Baru juga telah berkurang.
“Mungkin suatu saat hak politik TNI sama dengan masyarakat lain, seperti negara lain,” tukas Gatot dikutip Berita Metropolitan.
Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Tapi ini tidak mungkin dalam satu-dua tahun ini. Saya sebagai panglima TNI masih lihat perlu pematangan lebih lanjut,” sambungnya.
Gatot menjelaskan bahwa memang bakal dibutuhkan proses panjang untuk anggota TNI bisa mempunyai hak politik karena mengingat bahwa demokrasi di Indonesia baru saja tercipta usai runtuhnya Orde Baru.
Gatot memprediksikan kalau kesamaan hak politik bisa terjadi di dalam 10 tahun ke depan.
“Mungkin setelah 10 tahun. Langkah-langkah menuju ke sana, tentunya ke dalam (internal TNI) masih banyak proses budaya,” ungkapnya.
Gatot menuturkan kalau proses budaya tentu diperlukan supaya prajurit dapat merasakan iklim demokrasi.
Sebelumnya, selama kurang lebih 32 tahun lamanya, militer menjadi sosok yang sangat luar biasa tinggi dengan dwi fungsi yang dimilikinya.
“Bukan kami belum siap, tapi perlu proses waktu untuk meyakinkan. Jangan sampai publik kecewa. Begitu diberi kesempatan, ego masing-masing yang mengikuti proses politik bisa juga memanfaatkan TNI,” tegas Gatot.
Gatot juga menyatakan secara psikologis, perwira TNI sudah seperti warga asing yang tinggal di Indonesia.
TNI tak mempunyai hak politik apapun untuk dapat memberikan suaranya di dalam pemili. Sedangkan bila ingin mendaftarkan diri jadi peserta pemilu, TNI harus bisa melepaskan jabatan militernya terlebih dahulu dan tak boleh kembali lagi jadi perwira.
Walaupun begitu, Gatot menuturkan bahwa bisa memahami kondisi tersebut adalah tahapan dari proses demokrat yang sedang berlangsung di Indonesia.
“Ini proses tahapan demokrasi. Kemudian TNI memiliki organisasi, senjata, nanti dikhawatirkan bila belum benar-benar matang ikut demokrasi akhirnya bisa mengerahkan semuanya,” tutup Gatot.
Penulis: Doddy
Posting Komentar