Berita Metropolitan.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan kekesalan ke jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Rabu (12/10/2016).
Penyebabnya, ada laporan warga yang datang ke Balai Kota mengadukan belum dicatatkannya lahan yang saat ini digunakan sebagai lokasi SLB Kasih Bunda, Duri Selatan, Jakarta Barat, sebagai aset milik Pemprov DKI.
Warga yang menyampaikan pengaduan bernama Viktor. Pada saat mengadu kepada Ahok, sapaan Basuki, dia membawa fotocopy akta tanah yang memperlihatkan bahwa tanah yang kini digunakan oleh SLB Kasih Bunda merupakan tanah yang disumbangkan salah satu perusahaan beberapa belas tahun lalu sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Mengetahui hal tersebut, Basuki meminta stafnya untuk menindaklanjuti pengaduan itu kepada Kepala BPKAD Heru Budi Hartono.
“Bilang ke Heru, anak buah lu enggak bener!” ujar pria yang biasa disapa Ahok ini.
Ahok menilai, BPKAD harusnya langsung mencatat aset yang disumbangkan setelah serah terima ke jajaran wali kota, dalam kasus ini Wali Kota Jakarta Barat.
“Harusnya begitu sudah diserahterimakan di wali kota bisa langsung dicatat dong. Emangnya Wali Kota Jakbar punya negara bagian Papua Nugini,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, kasus yang terjadi di Duri Selatan sebenarnya merupakan satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam pencatatan aset di Pemprov DKI. Kondisi itulah yang diyakininya menjadi penyebab banyaknya aset milik Pemprov DKI yang hilang.
Ahok menyatakan pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem pencatatan aset dengan penerapan e-asset.
“Itu kenapa aset DKI banyak yang hilang, fasum fasos banyak yang dicuri orang. Jadi yang sudah diserahin ke bawah enggak dianggap, sengaja ke sini enggak ada datanya,” ucap Ahok. (Sumber: Kompas.com).
Posting Komentar