Berita Metropolitan – Pemerintahan Jokowi-JK sedang menggencarkan operasi pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik. Program tersebut langsung diikuti oleh Kementerian termasuk Polri.
Pemberantasan praktik pungli ini ternyata telah menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Ahok menyatakan bahwa pihaknya telah memprioritaskan layanan publik yang bersih dari penyimpangan. Oleh karena itulah untuk laporan dugaan penyimpangan yang diikuti dengan bukti kuat bakal ditindaklanjuti.
“Kami menerima laporan WhatsApp atau surat kaleng pun kami selidiki. Sudah banyak PNS dipecat di DKI karena pungli,” ujar Ahok dikutip Berita Metropolitan dari laman Detik.
Ahok.
Ahok meyakini kalau penyakit pungli yang ada di sejumlah sektor pelayanan yaitu uji kendaraan bermotor, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga PTSP.
“Sekarang setelah diberhentikan (petugas yang melakukan pungli) mulai hilang,” tegas Ahok.
Sebelumnya, Ahok menjelaskan untuk pungli di TPU sudah pernah dibongkar. Bahkan, Ahok menyatakan bahwa pegawati itu terang-terangan minta pungli karena untuk bayar cicilan mobil dan rumah.
Ada juga untuk pengungkapan pungli di dalam pengujian KIR, oknum petugas melakukan pungli untuk dapat memudahkan para pemilik kendaraan bermtor.
“Jadi kalau ada laporan ada yang pungli di sini (Pemprov DKI) pasti kita berhentikan dari PNS. Pengawasan selain dapat laporan, kita pasang CCTV dan lihat sistem. Makanya kita ingin semua izin surat keluar harus cepat. Saya juga minta partisipasi masyarakat, kalau Anda mengalami kesulitan dari orang-orang kami, Anda harus lapor,” jelas Ahok.
Penulis: Dita
Posting Komentar