 |
| Fadli Zon selfie bareng Donald Trump. |
Berita Metropolitan – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang terjun langsung melihat operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.
Operasi gabungan yang dilakukan Polri
dan Polda Metro Jaya itu menangkap tangan oknum PNS Kemenhub yang
melakukan praktik pungutan liar (pungli), Selasa (11/10/2016) sore.
Fadli mengatakan, pada prinsipnya ia setuju bahwa pungli harus dihapuskan.
Namun, pemberantasan pungli seharusnya dilakukan secara sistemis. Presiden merumuskan roadmap serta aturan yang jelas.
“Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan
pungli, tapi jangan pencitraanlah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Oleh karena itu, ia menilai kehadiran Presiden di lokasi tangkap tangan tak ada urgensinya.
“Kehadiran Presiden itu jika ada kejadian yang luar biasa sehingga
kehadirannya itu membuat orang gagal fokus. Gagal fokusnya itu, orang
akan bertanya, ini mau menutupi isu apa?” kata Fadli.
Ia juga menyoroti tindak lanjut kasus-kasus besar, seperti pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga reklamasi Teluk Jakarta.
Penegak hukum seharusnya berlaku adil dalam memproses semua kasus hukum.
“Kita ini kan mau menegakkan hukum, ini harus adil, termasuk diduga
yang menistakan agama atau ajaran agama apa pun harus diproses secara
hukum dan itu tidak cukup dengan hanya permintaan maaf,” tambah dia.
Pada Selasa (11/10/2016) sore, polisi mengamankan enam orang dari
operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta
Pusat.
Dari penangkapan itu turut disita juga uang tunai puluhan juta rupiah.
Keenam orang yang diamankan tersebut terdiri dari pegawai negeri
sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta.
Keenam orang tersebut diduga terlibat praktik pungli dalam proses pengurusan perizinan.
Fadli Zon: Djan Faridz Dukung Ahok untuk Merayu Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tidak heran dengan langkah Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
Ia menilai, langkah ini ditempuh Djan Faridz untuk mengambil hati Presiden Joko Widodo.
“Saya kira Djan Farid ini lagi usaha masuk mendapatkan dukungan
Jokowi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(11/10/2016) malam.
Fadli mengatakan, saat ini kubu Djan Faridz membutuhkan pengakuan dari pemerintah sebagai PPP yang sah.
Disisi lain, ia juga meyakini bahwa Jokowi mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, Djan pun mendukung Ahok dengan harapan pihaknya mendapat pengakuan dari pemerintah.
“Kasihan sbeenarnya dia ini mungkin lagi merayu-rayu agar PPP-nya ini mendapatkan dukungan,” ucap Wakil Ketua DPR ini.
PPP yang diakui pemerintah dan memegang surat keputusan Menteri Hukum
dan HAM saat ini adalah yang dipimpin Romahurmuziy atau Romy.
SK dikeluarkan oleh Menkumham setelah digelar Muktamar Islah di
Asrama Haji April 2016 lalu yang menghasilkan Romy sebagai ketua umum
dan Arsul Sani sebagai Sekjen.
Sebagian kubu Djan bergabung dalam Muktamar Islah itu. Sejak awal, PPP yang dipimpin Romy menyatakan dukungan ke Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni bersama Partai Demokrat, PKB dan PAN.
Namun, PPP Djan menyatakan dukungan ke Ahok-Djarot. PPP Djan masih berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mereka.
Saat ini PPP Djan masih menggugat SK Menkumham kubu Romy ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Mereka juga mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.(kompas.com)
Posting Komentar